Kajati Sulsel Pimpin Rakor Nota Kesepahaman APIP dan APH Terkait Penanganan Laporan dan Pengaduan Penyelengaraan di Pemda

Kajati Sulsel saat memimpin rapat koordinasi terkait nota kesepahaman APIP dan APH

MAKASSAR, KILASSULAWESI– Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kajati Sulsel), Agus Salim memimpin rapat koordinasi implementasi nota kesepahaman antara Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH). Terkait penanganan laporan atau pengaduan penyelenggaraan pemerintahan daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

Rapat koordinasi digelar, Selasa, 14 Mei 2024, di Kantor Kejaksaan Tinggi Sulsel. Kegiatan rapat koordinasi ini dilakukan untuk menjalankan ketentuan Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bacaan Lainnya

Kajati Sulsel, Agus Salim menuturkan, nota kesepahaman yang telah ditandatangani Jaksa Agung bersama Kemendagri, dan Polri merupakan bentuk upaya untuk meneguhkan komitmen tentang perlu dan pentingnya membangun jalinan hubungan kerja sama, sinergitas lintas sektoral di antara kementerian/lembaga yang ada, dengan dilandasi tekad dan semangat saling mendukung, saling memperkuat, saling mengisi dan saling melengkapi.

Hal ini sesuai dengan tugas dan fungsi yang melekat demi terwujudnya Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan keberhasilan program-program pembangunan yang menjadi harapan dan tanggung jawab bersama.

“Esensi dari Nota Kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri, Kepolisian, dan Kejaksaan, memberikan pedoman yang mengatur secara rinci dan terarah berkenaan dengan koordinasi APIP dan APH dalam penanganan laporan atau pengaduan penyelenggaraan pemerintahan daerah,”ujarnya.

Agus Salim menuturkan sinergitas, koordinasi, dan kolaborasi merupakan kata kunci dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pihak dalam penanganan laporan atau pengaduan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Tujuan besarnya yaitu memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian laporan atau pengaduan secara cepat dan terukur.

Turut hadir mengikuti rapat koordinasi Surma, S.H. selaku Jaksa Ahli Madya pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Sri Muntari Rustianingrum, S.H. M.H selaku Jaksa Ahli Muda pada Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri).

Selanjutnya, Zet Tadung Allo selaku Wakajati Sulsel, Jabar Nur selaku Aspidsus Kejati Sulsel, Drs. Teguh Narutomo, MM, CRGP CGCAE, CFrA sebagai Inspektur Khusus pada Inspektorat Jenderal Kemendagri, Drs. Kusna Heriman, M.H. selaku PPUPD Ahli Utama Inspektorat Jenderal Kemendagri.

Berikutnya, Juliat Permadi Wibowo, S.I.K., M.H. sebagai KABAGLUHKUM ROKERMALUHKUM DIVKUM POLRI, dan perwakilan dari KPK Imam Turmudi, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II serta seluruh Kasi dan Jaksa Fungsional pada Bidang Pidana Khusus Kejati Sulsel.(*)

 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *