PAREPARE, KILASSULAWESI–Mantan Penjabat Wali Kota Parepare yang saat ini menjabat Pjs Bupati Solok, Akbar Ali, menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) bersama Kemendagri dan Komisi II DPR RI di ruang rapat Komisi II, Senayan, Jakarta Pusat. Rapat ini bertujuan untuk pengawasan konstitusional terkait urusan pemerintah daerah, khususnya penjabat daerah, serta proses kepemiluan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024.
Rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, turut dihadiri oleh Wamendagri Bima Arya, serta Penjabat Gubernur dan Pj Bupati/Wali Kota dari empat provinsi Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, dan Jambi, salah satunya Akbar Ali.
Dalam rapat yang disiarkan di Youtube Komisi II DPR RI Channel, Akbar Ali memberikan klarifikasi atas pernyataan Anggota DPR RI, Taufan Pawe, yang merupakan mantan Wali Kota Parepare dua periode. “Klarifikasi ini adalah penilaian pimpinan kepada saya termasuk masyarakat, baik sebagai ASN maupun pribadi. Kami juga berharap Komisi II mendapatkan masukan data informasi yang lebih fakta serta realita yang benar terjadi seperti yang disampaikan para anggota komisi,” ujar Akbar Ali, Senin 18 November 2024.
RDP sempat memanas setelah Taufan Pawe menilai apa yang disampaikan Akbar Ali sudah tidak substansif dan merasa terhina. Untungnya, setelah berbagai protes yang dilayangkan Taufan Pawe segera ditepis Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda dari Fraksi NasDem yang memimpin RDP.
“Saya hormati Taufan Pawe dan Pak Akbar, tapi ini forum resmi dan ada mekanismenya. Dengan segala permohonan maaf kita ini ditonton oleh rakyat secara live. Saya memahami situasi psikologis keduanya, saya memposisikan diri sebagai pak Taufan, saya tidak wajar ngomong begitu. Saya memposisikan diri sebagai pak Akbar butuh klarifikasi. Saya tengahi poinnya sudah kami tangkap. Benar pun disampaikan pak Akbar membuat suasana kurang baik, benarpun disampaikan pak Taufan suasana forum kita kurang elok,” ujarnya sambil meminta semuanya memberi aplaus kepada keduanya.
Reaksi Pro dan Kontra
Klarifikasi Akbar Ali dalam RDP ini menimbulkan berbagai reaksi pro dan kontra di kalangan masyarakat, khususnya di Kota Parepare. Beberapa pihak mendukung keputusan Akbar Ali, menganggap bahwa kebijakan yang diambilnya selama menjabat telah memberikan dampak positif.
Mereka menilai bahwa Akbar Ali memiliki pengalaman yang mumpuni di pemerintahan dan telah berusaha untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi Parepare.
Salah satu tokoh masyarakat sekaligus politisi Partai Ummat, HA Rahman Saleh, usai menyaksikan video Youtube tersebut, menyampaikan pesan bahwa persoalan kepemimpinan Akbar Ali sudah selesai masalahnya, namun Taufan Pawe masih agak emosional.
“Apa yang dipertontonkan Anggota DPR RI Taufan Pawe itu, sebagai politisi tak membawa kebaikan bagi Parepare. Bahkan, jika terus membuat hal seperti itu dapat berdampak. Kasihan istrinya yang mau tidak mau akan mempengaruhi tingkat keterpilihan sebagai kontestan di Pilkada,” ujarnya, Selasa, 19 November 2024.
HA Rahman Saleh menambahkan bahwa seharusnya bukan hal semacam itu yang dipikirkan karena nampaknya mengarah ke persoalan pribadi. “Substansinya tak ada kemajuan bagi Parepare dengan apa yang dipertontonkan Taufan Pawe. Maka sudahilah dan unek-uneknya telah disalurkan, pak TP harusnya mengutamakan kepentingan sesuai tupoksinya di Komisi II,” tegasnya.
Ia pun mengatakan bahwa sebagai wakil rakyat harus fokus bukan membuat malu nama Parepare termasuk merusak citra DPR RI. “Terlalu lokal dan tendensius, cukuplah itu bikin malu Parepare. Bekerjalah yang nyata dengan persoalan masyarakat, seperti persoalan sengketa tanah dan sebagainya,” harapnya.
Kritik Kebijakan Akbar Ali
Namun, tidak sedikit pula yang mengkritik kebijakan Akbar Ali beberapa anggota DPRD Parepare menilai bahwa kebijakan yang diambilnya tidak pro rakyat. Misalnya, kebijakan membuka titik retail baru dianggap merugikan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) karena membuka peluang besar bagi pengusaha retail untuk mendominasi pasar.
Selain itu, Akbar Ali juga dituding gagal mengendalikan inflasi dan menyelesaikan utang Pemkot Parepare kepada pihak ketiga yang ditinggalkan mantan Wali Kota Parepare, Taufan Pawe.
Dari semua kondisi itu, hampir sebagaian besar menilai bahwa pro dan kontra ini mencerminkan adanya perbedaan pandangan mengenai efektivitas kepemimpinan Akbar Ali selama menjabat sebagai Pj Wali Kota Parepare. Sementara beberapa pihak melihat upayanya sebagai langkah positif, yang lain merasa kebijakan-kebijakannya tidak memberikan manfaat yang diharapkan bagi masyarakat Parepare.(*)
