PAREPARE, KILASSULAWESI – Tim Erat Bersalam memutuskan untuk tidak melanjutkan gugatan atas sengketa Pilkada pada Pilwalkot Parepare lalu ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hal tersebut disampaikan melalui konferensi pers di Mabes Erat Bersalam, Kota Parepare, pada Senin, 9 Desember 2024, malam tadi.
Ketua Tim Erat Bersalam, Kaharuddin Kadir, menyampaikan bahwa demi Kota Parepare, gugatan ke MK tidak dilanjutkan. “Kami berketetapan untuk tidak melanjutkan gugatan ini ke Mahkamah Konstitusi, dengan pertimbangan kami tidak ingin masyarakat Kota Parepare terpolarisasi,” ungkap Ketua Harian Golkar Parepare tersebut.
Lebih lanjut, Ketua Partai Gelora Kota Parepare, Asy’ari Abdullah, menyampaikan bahwa Kota Parepare milik kita semua sehingga harus dijaga keutuhannya.
“Kami berkomitmen bahwa Parepare milik kita semua sehingga harus dijaga keutuhannya dan ingin memperlihatkan pasangan Erat Bersalam adalah pasangan yang realistis,” ungkapnya.
Di akhir, ketiga partai pengusung Erat Bersalam (Partai Golkar, Demokrat, Gelora) mengucapkan selamat kepada pasangan TSM-MO yang telah memenangkan Pilwalkot lalu.
“Posisi kami sebagai partai pengusung adalah sebagai mitra kritis, artinya tetap mendukung pemerintahan sepanjang on the track. Tetapi, ketika di luar dari itu maka kami berada di barisan paling depan untuk mengkritisi pemerintah TSM-MO dan tetap menjalankan fungsi kami sebagai legislatif yaitu fungsi kontrol terhadap pemerintah,” tambah Ketua Demokrat Parepare, Rahmat Sjamsu Alam.
Pertemuan TSM dan TP
Sebelumnya, sejak kemarin telah beredar kabar akan adanya pertemuan antara Ketua DPD I Golkar Sulsel, Taufan Pawe, dan Tasming Hamid (TSM), Senin, 9 Desember 2024. Pertemuan yang konon diinisiasi oleh Taufan Pawe menjadi bahan perbincangan hangat di kalangan awak media di Kota Parepare.
Suami dari Erna Rasyid merupakan mantan Wali Kota Parepare dua periode, sekaligus Anggota DPR RI itu akan menyampaikan ucapan selamat atas capaian Tasming Hamid dan Hermanto (TSM-MO) sebagai pemenang di Pilkada Parepare.
Beberapa pihak pun menilai, jika pertemuan tersebut betul terjadi adalah bagian dari upaya konsolidasi dan rekonsolidasi untuk melanjutkan pemerintahan di Kota Parepare. Langkah ini bisa dilihat sebagai bentuk dukungan dan upaya menjaga stabilitas politik di daerah tersebut.(*)
