POLMAN, KILASSULAWESI — Kebocoran anggaran di Kabupaten Polewali Mandar tahun anggaran 2023 menjadi perhatian publik. Beban utang yang menggunung menjadi Pekerjaan berat Pj. Bupati Polman Ilham Borahima dan Bupati terpilih nanti nya untuk diselesaikan di tahun berikutnya.
Aktivis Lembaga Kajian dan Pengawasan Anggaran Republik Indonesia (LKPA-RI), Zubair, melontarkan kritikan tajam terhadap Aparat Penegak Hukum (APH) yang dianggap mandul dalam menindaklanjuti kasus ini.
Dalam konferensi pers yang digelar Kamis 19 Desember 2024 di salah satu cafe di kelurahan Madatte Zubair menyatakan kecewa atas kinerja APH di Polewali Mandar dan Sulawesi Barat.
Ia mengungkapkan bahwa sejumlah laporan terkait dugaan penyimpangan anggaran telah dilayangkan ke kepolisian( Polres) dan kejaksaan negeri (Kejari) bahkan di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat, lengkap dengan bukti dan data pendukung. Namun, hingga kini, tidak ada progres penanganan yang signifikan.
Zubair juga menyoroti beberapa kasus besar yang terkesan mandek di tangan APH. Salah satu yang mencuat adalah dugaan penyimpangan pada program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tahun 2023 di Dinas Perumahan dan Pertanahan (Disrumkitan), yang bahkan menyebabkan seorang kepala bidang mengundurkan diri karena proyek tersebut dinilai dipaksakan.
Kasus BLUD di RSUD Andi Depu, termasuk pinjaman sebesar Rp 8 miliar yang tidak jelas peruntukannya.
Pengadaan alat kesehatan (Alkes) di Dinas Kesehatan, yang pengadaannya sempat ditolak oleh sejumlah Puskesmas.
Dana KONI di Dispora yang diduga bermasalah.
Proyek SPAM DAK di Dinas PUPR, yang anggarannya juga dinilai tidak transparan.
Kasus di Bagian Umum Sekretariat Daerah, yang disebut sebagai salah satu temuan besar namun hingga kini belum ditindaklanjuti.
“Laporan kami sudah banyak yang masuk di APH ada di Polres,di Kejaksaan, bahkan sampai di Kejaksaan Tinggi, namun hingga kini belum ada tindak lanjutnya.Jadi saya melihat penanganan kasus-kasus ini mencerminkan ketidakseriusan APH di Polewali Mandar. Kami kecewa berat,olehnya itu kami akan membawa persoalan ini ke tingkat nasional dalam waktu dekat ini,” terang Zubair.
Kata Zubair,saat ini pihaknya tengah mengambil langkah konkret menyiapkan berkas bersama sejumlah aktivis dan NGO di Jakarta. Mereka berencana melaporkan langsung kasus ini ke Mabes Polri, Kejaksaan Agung, hingga Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
“Presiden Prabowo Subianto telah berkomitmen menutup kebocoran anggaran negara. Kami akan memastikan janji itu terealisasi, termasuk di Polewali Mandar,” ujar Zubair.
Zubair berharap langkah ini dapat memberikan tekanan kepada APH untuk bertindak lebih serius. “Kami ingin keadilan, kami ingin kinerja yang nyata dari aparat penegak hukum,” tutupnya penuh optimis
Kasus dugaan kebocoran anggaran menambah sorotan terhadap pengelolaan anggaran daerah di tahun politik. Di kabupaten Polewali Mandar, yang kini terbebani utang besar, di harapkan pemimpin kedepan untuk pengelolaan pemerintahan yang bersih membutuhkan transparansi dan pengawasan ketat untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.(*)
