PAREPARE, KILASSULAWESI– Sejumlah pihak mulai menyoroti besaran APBD TA 2023 disejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) jelang akhir masa jabatan Wali Kota Parepare. Bukan hanya itu,
gegap gempita pesta demokrasi juga dinilai akan mempengaruhi program yang akan dilaksanakan dan dinilai akan tak maksimal terlaksana.
Salah satunya, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kota Parepare untuk TA 2023. Dimana SKPD ini memiliki anggaran belanja mencapai Rp 12,6 miliar lebih, dengan besaran nilai PAD hanya sebesar Rp 500 juta. Disisi lain anggaran perjalanan dinasnya pun cukup besar, dimana SKPD ini menggelontorkan anggaran belanja mencapai Rp 1,2 miliar dalam setahun.
Kepariwisataan
Dalam upaya pengembangan wisata tahun 2023, Disporapar Kota Parepare menyiapkan anggaran kurang lebih Rp 2,1 miliar. Hal tersebut tercantum dalam penjabaran APBD Tahun 2023. Dari besaran anggaran tersebut, program pemasaran pariwisata memiliki anggaran terbesar Rp 1,5 miliar lebih. Dimana peruntukannya, melalui penguatan promosi melalui media cetak dan elektronik sebesar Rp 424 juta serta fasilitas kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri sebesar Rp 1,1 miliar.
Selain itu, Disporapar juga menyiapkan anggaran Rp 532 juta untuk program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata. Pengelolaan destinasi pariwisata sebesar Rp 343 juta serta beberapa program lainnya dengan nilai kurang dari ratusan juta.
Anggota Komisi III DPRD Kota Parepare, Suyuti mengaku heran dengan anggaran yang begitu besar untuk kepariwisataan. Walaupun, kata Suyuti, dirinya tidak berada di tim badan anggaran terkait kepariwisataan. Ia melihat selama ini tiap ada event untuk penguatan promosi kepariwisataan, tak memprioritaskan potensi, utamanya dari sisi skil dan kualitas.
Sehingga capai-capaian yang diraihnya selama ini tak maksimal. Bahkan pengadaan peralatan pendukung yang dimiliki Disporapar juga tak dimanfaatkan maksimal. Legislator NasDem itu juga mempertanyakan, apa yang akan dikembangkan? sedangkan lahan untuk kepariwisataan tidak ada.
SYT pun mencotohkan pengadaan jet ski yang tidak pernah dipergunakan, dan keberadaannya sekarang tidak diketahui dimana. “Apa yang diandalkan disporapar untuk sektor Pariwisata di Parepare, walau kita akui banyak potensi yang tak tersentuh. Sekarang apa yang mau di promosikan, lalu siapa yang mau datang,”ungkapnya.
Sedanglan terkait agenda Festival Salo Karajae yang diandalkan, lanjutnya, itu bukan menghasilkan. Malah kegiatan itu hanya membuang anggaran dengan biaya yang cukup besar.
Kepemudaan dan Olahraga
Untuk urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga, Disporapar Kota Parepare telah menganggarkan Rp 10,4 miliar. Dimana program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan telah disiapkan anggaran sebesar Rp 3,5 miliar.
Salah satu pokok anggaran diperuntukan juga bagi pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga sebesar Rp 1,5 miliar, pengembangan kapasitas kepramukaan Rp 255 juta, serta terbesar yakni program penunjang urusan pemerintahan daerah yang mencapai Rp 6,1 miliar.
Bukan hanya itu, TA 2023 Disporapar juga menerima dana hibah yang mengacu pada peraturan walikota parepare No 54 Tahun 2022 dengan nilai mencapai Rp 1,7 miliar lebih untuk peningkatan kerjasama organisasi keolahragaan melalui KONI sebesar Rp 200 juta. Dan hibah national paralympic commmitte serta penyelenggaraan kegiatan kepramukaan tingkat daerah sebesar Rp 1,5 miliar.
Salah satu pemerhati olahraga, HA Rahman Saleh mengaku pesimis atas pengembangan olahraga di Kota Parepare tidak berjalan sesuai harapan, sebab adanya dugaan praktik korupsi anggaran.
Contoh, kenapa Pangkep jauh lebih sukses dari Parepare karena kita menilai penganggaran ini tidak efektif dan efisien karena adanya praktek korupsi di dalamnya. Khusus dinternal KONI saja sudah tersebar bahwa ada dana yang menguap dengan jumlah miliaran.
Rahman pun meminta APH untuk serius mengawasi penganggaran untuk setiap pengembangan cabor melalui Disporapar yang tahun ini nilainya Rp 10,4 miliar. “Jadi kalau APH kita di Parepare ini serius menjalankan tugasnya, itu dana KONI silahkan diteliti karena itu sudah menjadi rahasia umum bahwa ada dana KONI mulai dari Porprov menguap hingga miliaran. Mereka harus pro aktif, sebab kalau APH diam berarti menjadi tanda tanya,”tegasnya.
Mantan anggota DPRD Parepare itu mengakui, sulit mengharapkan pemerintah kota mempunyai konsep atau roadmap yang jelas terkait pengembangan olahraga. Pasalnya, program hanya dijadikan untuk kepentingan pragmatis olahraga. ” Kita tidak akan berkembang meskipun didukung dengan anggaran yang besar, sebab anggaran besar itu justru menjadi lahan subur untuk disalahgunakan. Coba harus bercermin dari yang lalu-lalu dan mengenai olahraga tidak boleh terpisahkan dari KONI. Meskipun KONI hanya terima anggaran hibah Rp 200 juta, tetapi untuk pengembangan olahraga,”ujarnya.
Rahman pun tak menampik jika sulit berharap pengembangan olahraga dengan pemerintah saat ini, jadi kuncinya harus ada Wali Kota baru.
Apalagi kalau tahun ini anggaran cukup besar, padahal semua hanya fokus pada politik dan itulah yang menjadi catatan bahwa anggaran besar itu hanya dijadikan lahan subur untuk disalahgunakan.
Bukan hanya itu, anggaran tahun ini sudah dipenghujung masa jabatan, bisa dikatakan pemerintah saat ini hanya sekedar menggugurkan kewajiban apalagi kalau orang-orang yang jadi pengurus itu hanya benalu jadi pasti sulit diharapkan meskipun anggaran besar. Kadisporapar Kota Parepare, Amarung Hamka yang dihubungi melalui WhatsApp tak membalas hingga berita ini disiarkan.(*)
