JAKARTA, KILASSULAWESI – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo didampingi Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti beserta Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian PU menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI yang dipimpin Ketua Komisi V Lasarus kemarin.
Rapat Kerja ini membahas rekonstruksi anggaran Kementerian PU Tahun Anggaran (TA) 2025. Dalam rapat ini, disepakati Pagu Indikatif Kementerian PU TA 2025 sebesar Rp50,48 triliun.
Menteri Dody menyampaikan bahwa sesuai surat Menteri Keuangan Nomor S-75/MK.02/2025 tanggal 13 Februari 2025 tentang Tindaklanjut Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2025, efisiensi anggaran Kementerian PU TA 2025 menjadi Rp60,4 triliun. “Sehingga setelah efisiensi kedua ini, Pagu TA 2025 menjadi Rp50,48 triliun,” kata Menteri Dody.
Anggaran tambahan ini akan digunakan untuk Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) sebesar Rp1,8 triliun untuk 8.000 titik dan Program Cipta Karya senilai Rp700 miliar untuk 1.025 titik. Selain itu, anggaran juga dialokasikan untuk preservasi jalan dan jembatan selama enam bulan, yang nantinya akan disusun ulang untuk mencakup 12 bulan.
Pembagian alokasi anggaran untuk TA 2025 antara lain sebagai berikut:
– Sekretariat Jenderal: Rp443,5 miliar
– Inspektorat Jenderal: Rp76,3 miliar
– Ditjen Sumber Daya Air: Rp23,386 triliun
– Ditjen Bina Marga: Rp17,095 triliun
– Ditjen Cipta Karya: Rp6,396 triliun
– Ditjen Prasarana Strategis: Rp2,147 triliun
– Ditjen Bina Konstruksi: Rp378 miliar
– Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum: Rp67,3 miliar
– Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW): Rp283,1 miliar
– BPSDM: Rp208,8 miliar
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menekankan bahwa rapat ini fokus pada pembahasan produktivitas setelah mendapat tambahan anggaran.
“Hari ini kita diskusi tentang produktivitas karena ini yang ditunggu oleh masyarakat. Kita dukung pemerintah untuk fokus melaksanakan tugasnya sesuai Pagu Indikatif yang kita sahkan hari ini,” ungkapnya.
Rapat Kerja ini juga dihadiri oleh Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Kusworo, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, dan Sekjen Kemendes PDT Taufik Madjid.(*)
