JAKARTA– Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf) Ni Luh Puspa menegaskan bahwa praktik pungutan liar (pungli) di destinasi wisata harus dihapuskan demi menciptakan pengalaman berwisata yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam rapat daring bersama pemangku kepentingan pariwisata di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Kabupaten Sumba Barat Daya, Rabu, 21 Mei 2025, setelah insiden pungli terhadap Youtuber Jajago Keliling Indonesia viral di media sosial.
“Kita semua punya komitmen yang sama bahwa praktik seperti ini tidak boleh terjadi,” ujar Ni Luh Puspa, menekankan bahwa wisata yang berkelanjutan harus mengutamakan keamanan dan kenyamanan pengunjung.
Menanggapi kejadian tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya segera mengambil langkah konkret dengan menggelar pertemuan pada 20 Mei 2025 bersama aparat keamanan dan tokoh masyarakat Kampung Adat Ratenggaro. Dalam pertemuan itu, warga setempat mengakui bahwa praktik pungli merusak citra pariwisata daerah dan berpotensi menurunkan kunjungan wisatawan.
Bupati Sumba Barat Daya, Ratu Ngadu Bonu Wulla, menyampaikan permohonan maaf kepada publik dan menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk membenahi permasalahan ini. “Kami berkomitmen hal ini tidak terjadi lagi agar pengembangan pariwisata semakin baik,” ujar Bupati.
Pemerintah daerah bersama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berupaya menanggulangi masalah ini dengan pendekatan preventif dan edukatif. Pelatihan dan pembinaan masyarakat akan diintensifkan, termasuk pengelolaan wisata yang lebih transparan serta pemasangan papan informasi terkait ketentuan tarif wisata.
Selain itu, wisatawan diimbau untuk tidak memberikan bantuan berupa uang secara langsung kepada anak-anak di lokasi destinasi, melainkan melalui koordinasi dengan lembaga desa, komunitas, atau pemerintah setempat agar penyaluran bantuan lebih terorganisir.
Wamenpar Ni Luh Puspa berharap insiden ini menjadi titik balik bagi pariwisata Sumba dan NTT untuk membangun ekosistem wisata yang tertib dan inklusif. “Kami mendukung penguatan SDM lokal melalui pelatihan digital, pemasaran destinasi, dan manajemen berbasis komunitas,” ujarnya.
Pemerintah daerah akan terus berkoordinasi dengan aparat hukum dan pemangku kepentingan untuk memastikan praktik pungli di destinasi wisata tidak lagi terjadi, sekaligus mendorong pertumbuhan pariwisata yang lebih berkelanjutan.(*)
