PAREPARE– Dalam beberapa hari terakhir salah satu program unggulan pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Parepare, Tasming Hamid dan Hermanto (TSM-MO), kembali menjadi perbincangan hangat. Kali ini, masyarakat mempertanyakan realisasi janji pengadaan seragam dan perlengkapan sekolah gratis dari jenjang PAUD hingga SMA/sederajat, dimana janji yang kini dinilai belum sepenuhnya menyentuh seluruh lapisan pendidikan.
Jamal, warga Bacukiki, tak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Dengan nada getir, ia menuturkan beban biaya yang harus ia tanggung demi memenuhi kebutuhan sekolah anaknya yang baru masuk SMA. “Kami cuma menagih janji pemerintahan saat ini. Ini untuk seragam dan kelengkapannya,” keluhnya.
Ia menyebut harus menyiapkan dana sekitar Rp1,7 juta demi seragam dan perlengkapan itu. Menanggapi keluhan masyarakat, Kepala Dinas Pendidikan Kota Parepare, Makmur, menjelaskan bahwa hingga kini bantuan seragam hanya difokuskan untuk jenjang TK, SD, dan SMP.
“Untuk SMA belum kita handel, karena kewenangannya di provinsi,” ungkapnya, seraya menyebut bahwa bantuan untuk tingkat SMA hanya dimungkinkan jika melalui instansi lain seperti Kesra atau Dinas Sosial, dengan catatan dikhususkan bagi keluarga kurang mampu.
Namun, penjelasan itu justru memunculkan pertanyaan baru. Warga mendesak kejelasan mekanisme siapa yang berhak, bagaimana proses verifikasi, dan sejauh mana transparansi jalur distribusi bantuan berlangsung.
“Kalau memang hanya untuk keluarga tak mampu, bagaimana pendataannya? Kami ingin tahu prosedurnya agar bisa mengakses,” ujar Ma’ruf ke Kilassulawesi.com.
Desakan agar pemerintah melakukan sosialisasi menyeluruh terus bergema. Tak hanya itu, masyarakat mulai menyoroti sejumlah program unggulan lainnya yang dinilai belum berjalan maksimal. Evaluasi menyeluruh dianggap krusial guna menjaga kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap komitmen pemimpin kota.
Pengamat kebijakan publik pun angkat bicara. Menurut mereka, janji politik yang tak diikuti oleh sinkronisasi teknis kerap menjadi batu sandungan utama dalam pelaksanaan program. “Inilah tantangan klasik, harmonisasi antara visi politik dan birokrasi pelaksana yang belum solid,” ujar seorang pemerhati pendidikan di Warkop 588 yang namanya engan dimediakan.(*)
