PAREPARE– Pemerintah Kota Parepare bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Plus menggelar pertemuan tertutup di Kantor Wali Kota Parepare, Selasa, 24 Juni 2025, guna menyikapi polemik pendirian Sekolah Kristen Yayasan Gamaliel di Kecamatan Soreang.
Pertemuan ini dihadiri berbagai unsur pemerintahan, termasuk Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kota Parepare, Fadly Agus Mante. Dalam pernyataannya usai forum, Fadly menegaskan pentingnya mengedepankan aturan hukum dalam merespons isu yang berpotensi memicu polemik sosial tersebut.
“Masalah ini perlu kita kembalikan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap anak bangsa, tanpa kecuali, berhak mendapat pendidikan yang layak dan berkontribusi mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diamanatkan UUD 1945,” tegas Fadly.
Fadly berharap Pemerintah Kota Parepare mengambil keputusan secara bijaksana dan tidak bertentangan dengan norma-norma hukum maupun nilai-nilai toleransi dalam kehidupan berbangsa. Menurutnya, setiap langkah yang diambil pemerintah harus mencerminkan semangat inklusivitas, keadilan, dan penghormatan terhadap hak konstitusional warga negara.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Kota Parepare terkait hasil pembahasan Forkopimda Plus mengenai status pendirian sekolah tersebut. Namun, sejumlah tokoh masyarakat mengapresiasi sikap terbuka pemerintah dalam mengakomodasi dialog lintas sektor.
Isu pendirian lembaga pendidikan berbasis keagamaan di Parepare ini menjadi ujian penting terhadap komitmen daerah dalam menjunjung nilai kebhinekaan dan supremasi hukum. Pemerintah dituntut tidak hanya berpijak pada kepentingan administratif, tetapi juga kepekaan sosial di tengah masyarakat majemuk.(*)
