PAREPARE– LSM Laskar Indonesia kembali mengangkat keresahan publik atas dugaan praktik ilegal yang berlangsung di Lapas Kelas IIA Parepare. Ketua LSM, Sofyan Muhammad, menyoroti penyewaan perangkat HP kepada tahanan yang ditengarai menjadi alat pengendali peredaran narkoba dari balik jeruji.
“Dengan adanya alat komunikasi, sangat memungkinkan bagi para tahanan untuk mengontrol distribusi narkoba dari dalam Lapas,” tegas Sofyan, Kamis, 31 Juli 2025.
Dugaan praktik Mencurigakan di Balik Sel
Dari berbagai informasi yang diterimanya, LSM ini menemukan indikasi bisnis bawah tanah dalam Lapas:
– Penyewaan HP berkuota untuk napi
– Peminjaman uang berbunga hingga 20% per minggu
– Paket narkoba seharga Rp50 ribu lengkap dengan alat pakai
Sofyan juga menilai inspeksi mendadak (SIDAK) yang dilakukan Ditjenpas belum mencerminkan kondisi nyata, bahkan disebut hanya pencitraan semata.
“Tamping” Diduga Jadi Aktor Kunci dalam Skema Bisnis Gelap
Narapidana yang mendapat status “tamping” kepercayaan khusus dari petugas diduga terlibat langsung dalam praktik peminjaman uang, distribusi barang terlarang, dan bahkan memegang akses kunci sel. Mereka menjadi tameng ketika penggerebekan internal dilakukan.
Kepemimpinan Baru Dinilai Tertutup
Sejak kepemimpinan Marten, pejabat asal Nusakambangan yang kini menjabat sebagai Kepala Lapas Parepare, Sofyan mengklaim keterbukaan informasi yang dulu dijaga kini mulai memudar.
“Kami sudah tak mendapat akses informasi seperti dulu. Banyak hal yang kini sulit dikonfirmasi,” ujar Sofyan.
LSM Laskar Indonesia mendesak audit menyeluruh, pembentukan tim independen, dan penguatan sistem pengawasan. Praktik-praktik semacam ini dinilai merusak cita-cita rehabilitasi dan keadilan hukum.
Hasil Sidak: Nihil Narkoba dan HP Ilegal
Sementara itu, Kanwil Ditjenpas Sulawesi Selatan telah melaksanakan SIDAK pada 28–29 Juli 2025 di Rutan Kelas IIB Pangkajene dan Lapas Kelas IIA Parepare. Kabid Perawatan, Pengamanan dan Kepatuhan Internal, Herman Anwar, memimpin langsung kegiatan yang mencakup penggeledahan hunian dan tes urine warga binaan serta petugas.
“Kita telah berkomitmen terhadap zero HP ilegal dan narkoba di seluruh Rutan dan Lapas,” tegas Herman.
Hasilnya, tidak ditemukan HP ilegal maupun narkoba, dan tes urine seluruh peserta menunjukkan hasil negatif. Kepala Kanwil Ditjenpas Sulsel, Rudy Fernando Sianturi, mengapresiasi integritas jajarannya.(*)
