JAKARTA– Program Indonesia Pintar (PIP) akhirnya dipastikan menjangkau murid Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-Kanak (TK) mulai tahun 2026.
Keputusan ini menutup perjalanan panjang tarik-menarik anggaran, sekaligus menandai kemenangan politik Komisi X DPR RI yang sejak awal menegaskan bahwa pendidikan usia dini adalah prioritas negara.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menetapkan sasaran awal sebanyak 888 ribu anak dari keluarga tidak mampu, dengan alokasi anggaran Rp400 miliar.
Langkah ini diambil untuk menjawab realitas bahwa banyak anak usia dini belum bisa mengakses PAUD karena keterbatasan biaya. Negara kini hadir lebih konkret, membuka pintu kesempatan belajar sejak usia paling awal.
Keberhasilan memasukkan PIP PAUD dalam RAPBN 2026 bukanlah keputusan instan. Ia lahir dari lobi intens, konsolidasi, dan tekanan politik yang dilakukan Komisi X DPR RI.
Dorongan agar PIP tidak berhenti di jenjang SD, SMP, dan SMA, melainkan dimulai dari PAUD, menjadi garis perjuangan yang akhirnya membuahkan hasil.
Bagi daerah dengan tingkat ekonomi rendah, kebijakan ini dipandang sebagai investasi jangka panjang untuk kualitas sumber daya manusia.
Legislator dari Sulawesi Selatan, La Tinro La Tunrung, menegaskan komitmennya mengawal penyaluran PIP PAUD di wilayahnya agar tepat sasaran dan tidak menimbulkan ketimpangan.
Ia menyoroti masih banyak anak di Dapil III Sulsel yang tertinggal dari pendidikan usia dini karena faktor ekonomi, sehingga transparansi dan akurasi data penerima menjadi keharusan.
Koordinasi dengan pemerintah daerah, sekolah PAUD/TK, dan lembaga terkait akan diperkuat untuk memastikan bantuan benar-benar menyentuh keluarga yang membutuhkan.
Amanah ini disebut sebagai tanggung jawab serius, agar tidak ada anak dari keluarga kurang mampu yang tertinggal hanya karena tidak mampu membayar biaya PAUD.
Dengan bergulirnya PIP PAUD/TK pada 2026, negara menegaskan komitmennya, pendidikan bukan sekadar hak formal, melainkan fondasi awal membangun generasi berkualitas sejak usia dini.(*)
