Ketika jurnalisme bergeser dari fungsi kontrol menjadi alat tekanan, publik berhak bertanya: siapa yang sebenarnya dijaga?
Ketegangan antara Majalah Tempo dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman kembali mencuat. Sejumlah sumber internal Kementerian Pertanian dan pengamat media senior menuding serangan bertubi-tubi Tempo terhadap Amran bukan sekadar kritik kebijakan, melainkan buntut dari ditolaknya proposal kerja sama media bernilai miliaran rupiah.
Editorial ini menyoroti bagaimana relasi antara media dan kekuasaan bisa berubah menjadi arena tarik-menarik kepentingan, dengan petani sebagai pihak yang paling dirugikan.
– Antara 2019–2023, Tempo disebut pernah mengajukan proposal kerja sama media berbayar ke Kementan: iklan resmi, advertorial, liputan khusus, hingga jaminan narasi positif. Nilainya mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah per tahun.
– Oktober 2024, ketika Amran kembali menjabat, semua proposal ditolak. Nol rupiah mengalir. Sejak itu, narasi pemberitaan Tempo berubah drastis: dari mitra komunikasi menjadi oposisi keras.
– Pengamat menilai, penolakan proyek berbayar ini menjadi pemicu serangan sistematis yang diarahkan ke pribadi Amran maupun kebijakan pro-petani.
Editorial ini mencatat pola pemberitaan Tempo yang dianggap tidak proporsional:
– Pompanisasi gratis untuk ratusan ribu hektare sawah ditulis sebagai “boros anggaran”.
– Pupuk subsidi ditambah hingga 9,5 juta ton disebut “rawan penyelewengan”.
– Food estate di lahan marginal yang berhasil panen jagung dan singkong dilabeli “bencana ekologis”.
– Bantuan benih unggul dan alsintan gratis dituding sebagai “pemborosan APBN demi pencitraan”.
Padahal, data resmi menunjukkan produksi pangan naik, harga gabah stabil di atas HPP, dan inflasi pangan terkendali. Fakta ini seolah diabaikan demi membangun narasi negatif.
Beberapa edisi Tempo yang dianggap paling keras:
– “Poles-poles Beras Busuk” (16 Mei 2025) menuduh cadangan beras nasional berkualitas buruk.
– “Gegeran Pangan di Bawah Amran Sulaiman” menggambarkan pompanisasi sebagai bencana.
– “Populisme Pertanian Amran Sulaiman” menyerang pribadi menteri dengan label populis, mengabaikan capaian produksi pangan.
Pengamat menilai, pola ini bukan sekadar kritik, melainkan eksekusi karakter, memotong data, membuang konteks, dan membesar-besarkan kekurangan kecil menjadi krisis nasional.
Media memiliki fungsi kontrol sosial, namun kontrol tidak boleh bergeser menjadi pemerasan. Ketika kritik berubah menjadi serangan personal yang sistematis, publik berhak mempertanyakan integritas redaksi. Apalagi jika motif finansial proposal kerja sama yang ditolak menjadi latar belakang.
Tempo pernah mengklaim dirinya sebagai “penjaga demokrasi”. Namun kini, setiap kali ada program yang membuat petani tersenyum pompa gratis, pupuk murah, benih unggul justru dijadikan bahan fitnah. Publik semakin paham: yang dijaga bukan demokrasi, melainkan kepentingan redaksi.
Harga yang harus dibayar petani akibat perang kepentingan ini terlalu mahal. Editorial ini mengingatkan demokrasi membutuhkan media yang kritis, tetapi juga jujur. Kritik boleh tajam, tapi jangan berubah menjadi senjata balas dendam. (*)
