MAJENE – Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka resmi mengundang seluruh Bupati se Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar). Selain ke enam para Bupati se Sulbar diundang tidak ketinggalan pula Ketua DPRD Majene, M. Idwar mendapat undangan dari Gubernur SDK tersebut.
Dalam undangan Gubernur SDK itu menekankan bahwa pertemuan ini tidak bisa diwakilkan, mengingat urgensi sinkronisasi data dan program yang akan dituangkan dalam dokumen RKPD 2027. Acara ini berlangsung di ruang rapat oval kantor Gubernur Sulbar, Kamis 9 April 2026.
Ketua DPRD Majene M.Idwar yang turut hadir memenuhi undangan Gubernur SDK itu mengatakan acara forum Bupati se Sulbar ini memang penting dilakukan sekaligus untuk dihadiri. Mengingat acara ini menyangkut kelangsungan seluruh program dan kegiatan yang ada dalam Musrenbang tingkat Kabupaten Majene pada tahun 2027 mendatang.
Sehingga lanjutnya, penting dihadiri sebagai bukti nyata pihak eksekutif dan legislatif Kabupaten Majene dalam mendukung kegiatan forum ini serta merupakan wujud keseriusan dalam mendukung dan merealisasikan program Pemkab Majene tersebut.
” Jadi kami hadir bersama pak Bupati Majene Andi Achmad Syukri diiacara ini sebagai wujud nyata keseriusan dalam dukungan program yang telah tertuang dalam RKPD 2027,” sebut Ketua DPRD Majene.
Karena itu, diharapkan forum ini melahirkan kesepakatan perencanaan yang matang untuk percepatan segala program pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Bupati Majene, Andi Achmad Syukri Tammalele, dalam menghadiri forum Bupati se-Provinsi Sulawesi Barat menyebutkan forum ini dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027. Dikatakan forum ini juga merupakan agenda krusial untuk mensinkronkan program pembangunan antara Pemerintah Kabupaten Majene dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
Dalam forum strategis tersebut, Bupati AST juga menyampaikan agenda utama pertemuan adalah penyampaian usulan-usulan prioritas kabupaten untuk tahun anggaran 2027 mendatang.
Dengan demikian, perlu ditegaskan pentingnya sinergitas perencanaan agar usulan pembangunan dari tingkat bawah (Musrenbang) dapat terakomodir dan selaras dengan arah kebijakan provinsi maupun nasional. Sebagai contoh yakni sektor utama seperti pembangunan infrastruktur jalan, penguatan ekonomi kerakyatan dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta lainnya. (Ahp)
