PAREPOS. CO. ID, MAJENE–Pemkab Majene bersama pihak Unsulbar melakukan ground breaking peletakan batu pertama pembangunan laboratorium terpadu Unsulbar, Senin 20 April 2020. Kegiatan itu bertempat di Kampus Unsulbar, Para Parang Kecamatan Banggae Timur.
Turut diihadiri Bupati Majene, Fahmi Massiara, Rektor Unsulbar dan Wakil Rektor, Dandim Majen, mewakili Kajar, mewakili Kapolres, Para Dekan serta
pelaksana pekerjaan.
Laporan PPK, Drs. H. Muslimin, MM mengatakan pelaksanaan kegiatan gedung terpadu ini adalah PT. Pratama Godean Jaya dengan nilai Rp40 Miliar lebih. Mengenai waktu pelaksanaan membutuhkan waktu 210 hari kalender
yang berlokasi di Para Parang.
Rektor Unsulbar, DR Aksan Jalaluddin menyebutkan, sebelumnya sudah ada himbauan untuk tidak berkumpul, dan setting kursinya.
” Kami sengaja dibuat jarak dan hanya mengundang beberapa orang saja.
Ini adalah bangunan pertama yang akan dibangun dengan sangat strategis karena bangunan perkuliahan yang sedianya dibangun sudah dua kali gagal, ” sebutnya.
Dia melanjutkan dalam pelelangan pihaknya sudah melaporkan ke Menteri, Gubernur, Kapolda dan Kajati untuk menjadi perhatian. Terlebih ruangan perkuliahan sangat dibutuhkan. Sehingga bangunan ini juga ada peruntukan bagi mahasiswa yang difable, dengan sarana yang mendukung bagi mahasiswa tersebut.
“Kami berharap kiranya Pak Bupati yang akan meletakkan batu pertama pembangunan gedung ini, sebagai bukti bahwa Pak Bupatilah yang pertama kali meletakkan batu pertama di pembangunan laboratorium ini,”pungkasnya.
Bupati Majene, Fahmi Massiara menuturkan alhamdulillah telah dapat berkumpul disini dengan tetap mengikuti Protokol Kesehatan.
“Kami menyampaikan apreseasi dan kebanggaan juga karena mulai hari ini dibangun pembangunan infrstruktur di Unsulbar. Untuk itu bila Pembangunan Laboratorium ini sudah selesai maka pemerintah pusat akan memberikan perhatian penuh juga, “kata Fahmi.
Bupati Fahmi menambahkan, beberapa waktu yang lalu untuk menyikapi harapan Pak Rektor terkait perluasan area, maka pihakbta bersama Wakil Rektor datang kesini untuk meninjau dan bermaksud melakukan pembebasan lahan.
” Karena itu kami sudah menganggarkan untuk masuk di APBD 2020 terkait pembebasan lahan, namun karena adanya ketentuan dari Menkeu maka semua kegiatan pembiayaan ditarik kembali ke negara,” ucapnya.
Artinya, pemkab melakukan penyesuaian kembali atau Realokasi dan Recofusing anggaran, karena situasi yang sudah tidak memunkinkan. Termasuk di APBD semua merosot sangat jauh, yang justru timbul adalah banyaknya pembiayaan sosial kemanusiaan yang harus dikeluarkan secara tunai kepada warga yang terkena dampak Covid-19. (edy)
