MAKASSAR– Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, menghadiri rapat pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) bersama sejumlah Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Sulawesi Selatan pada Senin, 17 Maret 2025, di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan.
Acara tersebut dirangkaikan dengan pengukuhan Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Mochammad Muchlasin. Rangkaian kegiatan ini dipimpin langsung oleh Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman.
Rapat pleno ini bertujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan Program Kerja TPAKD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025, sekaligus menyelaraskan dan mengevaluasi program kerja yang telah dan akan dilaksanakan. Sinkronisasi program antara tingkat provinsi dan kabupaten/kota menjadi langkah penting menuju pemerintahan yang sehat dan efisien.
Dalam sambutannya, Wali Kota Parepare Tasming Hamid menyampaikan pentingnya rapat koordinasi semacam ini untuk menyamakan persepsi dan menyinergikan program kerja. “Tentu ada kesamaan program yang kita miliki dengan pemerintah provinsi. Nah, program inilah yang kita perkuat, di samping tetap menjalankan program-program lainnya,” kata Tasming.
Selain membahas sinkronisasi program, agenda rapat juga menyoroti pentingnya akses keuangan di daerah, arah strategis perluasan akses keuangan, serta berbagai langkah terkait program kerja TPAKD. Program-program tersebut diharapkan mampu mendorong implementasi kebijakan pemerintah pusat, provinsi, hingga tingkat kabupaten/kota.
Dalam arahannya, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman memberikan penekanan pada efisiensi anggaran serta optimalisasi sistem belanja e-katalog. Ia menyarankan penggunaan e-katalog versi 5 (V5) yang lebih memadai dibandingkan versi 6 (V6), yang saat ini masih mengalami pembaruan. Hal ini diharapkan dapat mempermudah proses belanja dan transaksi di pemerintahan, terutama untuk kebutuhan esensial seperti makan dan minum.
Gubernur juga menegaskan bahwa rapat koordinasi TPAKD ini menjadi penentu arah pembangunan di kawasan Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) dalam lima hingga sepuluh tahun mendatang. Peran OJK diakui sangat vital dalam memberikan edukasi, literasi, dan inklusi keuangan kepada masyarakat. “Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulsel pada 2024 tumbuh sebesar 5,02 persen, menguat jika dibandingkan tahun 2023. Pertumbuhan ekonomi Sulsel berada pada posisi ke-14 secara nasional,” ujarnya.
Dalam laporan Kepala OJK Sulawesi Selatan, Mochammad Muchlasin, disebutkan bahwa sektor keuangan di Sulsel menunjukkan pertumbuhan positif, terutama pada perbankan konvensional yang mendominasi aset, Dana Pihak Ketiga (DPK), dan kredit. Di sisi lain, sektor PVML seperti pembiayaan, fintech P2P Lending, dan pegadaian juga mengalami peningkatan, meski terjadi kontraksi pada modal ventura. Tingkat inklusi masyarakat terhadap produk pasar modal pun meningkat signifikan dengan pertumbuhan jumlah investor sebesar 25,68 persen.
Adapun nilai transaksi saham di Sulawesi Selatan hingga Desember 2024 tercatat mencapai Rp22,64 triliun, meningkat 17,76 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Rapat ini diharapkan mampu memperkuat koordinasi lintas sektor dalam rangka memperluas akses keuangan, meningkatkan inklusi masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Sulawesi Selatan. (*)
