INDIA– Lawatan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI), Prof. Dr. Taruna Ikrar, ke India selama sepekan mendapat sambutan hangat dari pelaku usaha, pemerintah, dan akademisi di negara dengan populasi terbesar di dunia ini. Kunjungan ini menjadi langkah konkret dalam mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan India, yang sebelumnya telah dirintis melalui kunjungan Presiden RI, Prabowo Subianto, pada Januari 2025.
Dalam kunjungan kerja ini, Prof. Taruna Ikrar didampingi oleh sejumlah pejabat BPOM RI dan mendapat dukungan penuh dari Duta Besar RI untuk India, Ina H. Krisnamurthi. Sang Duta Besar menyampaikan apresiasi atas komitmen Prof. Taruna dalam mendorong kehadiran obat dan produk makanan berkualitas tinggi di Indonesia.
Salah satu agenda utama kunjungan ini adalah pembahasan rencana investasi triliunan rupiah dengan Vinod Sirinivas, konsultan senior perusahaan India yang akan menjadi mitra strategis dalam pengembangan industri farmasi dan pangan. Investasi ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kapasitas industri, tetapi juga membuka lapangan kerja baru di Indonesia serta memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor farmasi dan pangan.
“Langkah ini diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal sekaligus meningkatkan kualitas produk dalam negeri sesuai standar internasional,” ujar Prof. Taruna.
Sebagai bagian dari komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan, Prof. Taruna juga melakukan aksi simbolis dengan menanam pohon di Mumbai, India. Aksi ini mencerminkan dukungan terhadap gerakan hijau dan keberlanjutan lingkungan hidup, yang menjadi bagian integral dari setiap kunjungan kerjanya.
Kunjungan ini tidak hanya memperkokoh hubungan strategis antara Indonesia dan India dalam bidang perdagangan, tetapi juga membuka peluang transfer teknologi, peningkatan standar produk, serta kolaborasi penelitian di sektor farmasi dan pangan. BPOM RI berkomitmen untuk terus mengawal implementasi kerja sama ini demi memastikan manfaat optimal bagi kesehatan masyarakat Indonesia.
Langkah ini menjadi bukti nyata sinergi antara pemerintah dan sektor swasta dalam mewujudkan misi kesehatan nasional yang inklusif dan berkelanjutan. (*)
