JAKARTA— Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam mempercepat penyediaan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam pertemuan terbaru dengan Presiden Prabowo Subianto, isu perumahan rakyat menjadi sorotan utama, sejalan dengan prioritas pembangunan inklusif dan berkeadilan.
Presiden Prabowo yang dikenal sangat peduli terhadap isu perumahan, menetapkan peningkatan kuota rumah subsidi secara signifikan pada tahun ini. Dari sebelumnya 220 ribu unit, kuota kini melonjak menjadi 350 ribu unit. Langkah ini dinilai sebagai terobosan penting dalam menjawab kebutuhan hunian layak bagi masyarakat kecil.
Data terbaru menunjukkan bahwa sejak 1 Januari hingga 15 September, sebanyak 175.662 unit rumah telah diserahkan melalui skema akad kredit. Sementara itu, terdapat 45 ribu unit dalam kategori pembangunan berjalan, ready stock, persetujuan kredit, dan akad kredit yang sedang diproses. Total realisasi mencapai 221.047 unit, menandakan progres yang signifikan di lapangan.
Maruarar Sirait menyebut program senilai Rp130 triliun ini sebagai tonggak sejarah baru. Untuk pertama kalinya, Kredit Usaha Rakyat (KUR) diarahkan mendukung pembiayaan rumah rakyat, baik dari sisi suplai maupun permintaan.
“Dari sisi suplai, ada Rp117 triliun yang bisa dimanfaatkan oleh kontraktor, developer, dan toko bangunan. Bunganya disubsidi 5 persen, dari yang biasanya 11 persen jadi hanya 6 persen. Ini sangat membantu pelaku usaha konstruksi,” ujar Maruarar.
Dari sisi permintaan, KUR juga menyasar pelaku UMKM yang menjalankan usaha berbasis rumah, seperti homestay, warung makan, atau toko kelontong. Dengan plafon hingga Rp500 juta dan bunga hanya 6 persen, kebijakan ini membuka akses pembiayaan yang lebih terjangkau bagi masyarakat kecil.
Menteri Pekerjaan dan Kawasan Permukiman (PKP) itu menegaskan bahwa skema KUR perumahan ini belum pernah ada sejak Indonesia merdeka. Ia menyebutnya sebagai “terobosan besar” yang sejalan dengan arahan Presiden Prabowo untuk menciptakan program pembiayaan yang mampu melawan praktik rentenir.
“Kita sudah bekerja sama lintas sektor untuk memastikan program ini berjalan. Ini bukan hanya soal rumah, tapi soal martabat dan kesejahteraan rakyat,” tegas Menteri PKP.
Dengan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, program rumah subsidi dan KUR perumahan diharapkan menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi lokal dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.(*)
