PAREPARE — Polemik berkepanjangan terkait kondisi Lapangan Andi Makkasau kembali memicu kemarahan publik. Fasilitas umum yang seharusnya menjadi ikon kebanggaan Kota Parepare justru menjadi cermin retak dari tata kelola yang amburadul. Sorotan tajam kini diarahkan ke DPRD Parepare, yang dinilai gagal total menjalankan fungsi pengawasan.
Dari aturan penggunaan fasilitas umum, mekanisme penyelenggaraan event, hingga transparansi Pendapatan Asli Daerah (PAD), semuanya dinilai tak tertangani secara serius.
Warga mempertanyakan mengapa DPRD tak kunjung memanggil Wali Kota dan dinas terkait untuk menjelaskan secara terbuka dan bertanggung jawab. “Apa susahnya DPRD gunakan hak pengawasannya? Jangan cuma curhat di medsos. Kami muak dengan akrobat politik murahan,” tegas seorang warga yang geram melihat minimnya nyali para wakil rakyat.
Kemarahan publik semakin memuncak ketika menyadari bahwa gaji dan tunjangan para pejabat dibayar dari pajak rakyat, namun fungsi kontrol nyaris tak terlihat. “Iye, cape’ kita sebagai warga. Pemerintah dan Dewan seolah tak berfungsi. Cocok kalau di Nepal-kan saja,” sindir warga lainnya dengan nada getir.
Mantan anggota DPRD Parepare, HA Rahman Saleh, turut angkat bicara dengan nada yang jauh lebih tajam. Ia menyebut DPRD saat ini kehilangan keberanian dan arah, membiarkan eksekutif berjalan tanpa kontrol yang layak.
“Saya tahu persis bagaimana mekanisme pengawasan itu seharusnya dijalankan. Tapi yang terjadi sekarang, DPRD seperti kehilangan nyali. Mereka lebih sibuk menjaga kenyamanan politik daripada menjaga kepentingan publik,” tegas Rahman, Rabu, 17 September 2025.
Ia menyebut kondisi Lapangan Andi Makkasau sebagai contoh nyata dari pembiaran sistemik. “Ini bukan sekadar soal rumput rusak. Ini soal mental lembaga yang tak berani menegur, tak berani memanggil, dan tak berani bertindak. Kalau takut mengawasi, lebih baik mundur saja,” ujarnya.
Rahman juga memperingatkan bahaya jika DPRD terus membiarkan ruang kosong dalam pengawasan. “Jangan sampai Parepare dikendalikan oleh tim-tim bayangan yang merasa punya hak karena pernah mendudukkan wali kota. Ini bukan kerajaan. Ini pemerintahan yang harus tunduk pada hukum dan akuntabilitas,” katanya.
Ia mendorong agar LSM, media, dan masyarakat sipil bersatu menagih tanggung jawab DPRD. “Kalau dewan tak bisa bicara di ruang sidang, biar publik yang bicara di jalanan. Kita tidak boleh diam melihat aset daerah dikelola seenaknya,” tutup Rahman.
Di tengah sorotan ini, publik menuntut DPRD untuk berhenti jadi penonton. Warga tidak butuh komentar digital, tapi tindakan nyata. Lapangan Andi Makkasau bukan sekadar hamparan rumput ia adalah simbol keberanian politik dan kualitas demokrasi lokal.
Dan saat simbol itu rusak, yang tercermin adalah wajah lembaga yang kehilangan nyali. Hingga berita ini disiarkan, ketua maupun anggota dewan yang dimintai tanggapan melalui Whatsapp belum membalasnya.(*)
