PAREPARE — Setelah dipastikan tidak melibatkan Persatuan Olahraga Domino Indonesia (PORDI) dalam pelaksanaannya, Turnamen Domino Walikota Cup 2025 kini menjadi sorotan hukum. Kepolisian Resor (Polres) Parepare tengah mendalami dugaan penipuan terkait kegiatan yang gagal tuntas dan diduga merugikan ribuan peserta dari berbagai daerah.
Kapolres Parepare, AKBP Indra Waspada Yuda, menegaskan bahwa pihaknya serius menindaklanjuti laporan masyarakat yang merasa dirugikan akibat pembatalan turnamen.
“Kami sudah menerima sejumlah aduan peserta. Saat ini penyidik sedang mengumpulkan keterangan dari peserta maupun panitia. Jika ditemukan unsur pidana, kasus ini akan kami tingkatkan ke tahap penyidikan,” ujar AKBP Indra.
Fokus Penyelidikan: Dana Pendaftaran dan Rekening Panitia
Penyelidikan yang dilakukan oleh Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Parepare kini difokuskan pada dua aspek utama:
– Alasan dana pendaftaran peserta belum dikembalikan
– Penyebab batalnya pelaksanaan turnamen di hari kedua
Polisi juga menelusuri delapan nomor rekening yang diduga digunakan oleh panitia untuk menerima pembayaran dari peserta. Sebagian besar peserta berasal dari luar kota, namun beberapa di antaranya telah menyatakan kesediaan untuk hadir dan memberikan keterangan. “Selama masih ada peserta yang belum menerima uangnya kembali, proses penyelidikan akan terus berjalan,” tegas Kapolres, dalam rilis resminya, Jumat, 19 September 2025.
Meski laporan telah masuk, Polres Parepare belum mengklasifikasikan kasus ini sebagai penipuan. Proses pendalaman masih berlangsung, dan jumlah saksi yang diperiksa belum signifikan.
Polisi mengimbau masyarakat, khususnya peserta turnamen, untuk bersabar dan menunggu hasil penyelidikan lebih lanjut.
Turnamen Domino Walikota Cup 2025 dijadwalkan berlangsung pada 6–7 September 2025 di Lapangan Andi Makkasau, Parepare. Kegiatan ini sempat menarik perhatian nasional dengan jumlah peserta mencapai 1.492 pasang dari 18 provinsi. Namun, pada hari kedua, turnamen berujung ricuh dan dibatalkan tanpa kejelasan.
Ketua Pengprov PORDI Sulsel, Andi Baso Ryadi, sebelumnya telah mencabut rekomendasi terhadap turnamen tersebut karena tidak ada transparansi dan komunikasi dari panitia. Ia bahkan meragukan keberadaan hadiah yang dijanjikan.(*)
