PAREPARE– Kepala BPS Parepare, Dian Ernawati, menegaskan bahwa seluruh data statistik yang dirilis lembaganya, mulai dari inflasi hingga kemiskinan, tidak pernah bisa diubah sesuai pesanan. Hal ini disampaikan dalam sosialisasi diseminasi statistik sekaligus peresmian Garda Sensus Ekonomi 2026 di Aula BPS Parepare, Selasa, 2 Desember 2025.
Menurut Dian, pengukuran inflasi dilakukan rutin oleh BPS bersama Dinas Perdagangan dan Dinas Ketahanan Pangan. “Kalau ada perbedaan angka, kami cek metodologi dan sampel. Tidak ada ruang untuk mengedit data demi kepentingan tertentu,” tegasnya.
Ia mengaku, pihak BPS justru yang paling “deg-degan” setiap kali menjelang rilis data di minggu keempat. “Kami yang duluan deg-degan, bukan wali kota. Karena apa pun hasilnya, baik atau buruk, harus kami sampaikan dengan rekomendasi yang tepat,” ujarnya.
Dian menambahkan, sistem pelaporan berjalan real-time. Data harga yang dikumpulkan minggu ini langsung dikirim minggu itu juga ke pusat. “Tidak bisa diedit. Ada rekonsiliasi dari pusat, provinsi, hingga kabupaten. Jadi data kami terjaga oleh sistem,” jelasnya.
Selain kontrol dari pemerintah daerah, BPS juga dimonitor oleh forum masyarakat dan lembaga pusat. “Dari atas ke bawah, sistem selalu terjaga. Bisnis proses berjalan sesuai standar sehingga data bisa dipercaya dan akurat,” kata Dian.
Sebagai contoh, ketika inflasi Parepare tercatat tertinggi dalam 10 tahun terakhir, BPS tetap menyampaikan apa adanya. Begitu pula saat angka kemiskinan Parepare berada di posisi terendah kedua, BPS tetap memberi rekomendasi agar pemerintah kota tidak lengah.
Lebih jauh, Dian menekankan bahwa data BPS digunakan pemerintah dalam penyusunan RKPD, RPJPD, maupun RPJMD. “Ada asumsi pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, dan indikator lain yang selalu dimintai dari BPS. Secara nasional, ratusan indikator pembangunan bersumber dari BPS dan dipakai di seluruh kabupaten/kota,” jelasnya.
Sensus Ekonomi 2026 juga disebut akan memberi manfaat besar bagi UMKM. Data yang terkumpul akan digunakan pemerintah untuk merancang kebijakan penguatan usaha kecil dan menengah.(*)
