JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Maros mengajukan permohonan bantuan hibah kendaraan pemadam kebakaran dan alat pelindung diri (APD) kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Usulan tersebut dibahas langsung pada pertemuan Bupati Maros Chaidir Syam dan Wakil Bupati Maros Muetazim Mansyur, bersama jajaran Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri di Jakarta, pada Kamis (25/6/2026).
Rombongan Pemkab Maros didampingi Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) Maros, sekretaris dinas, serta operator jabatan fungsional pemadam kebakaran.
Pertemuan itu membahas sejumlah agenda strategis, mulai dari permohonan hibah kendaraan pemadam kebakaran, bantuan APD, pembentukan relawan kebakaran dan penyelamatan di tingkat desa dan kelurahan, hingga penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran dan Penyelamatan (RISPK).
Bupati Maros Chaidir Syam mengatakan penguatan sektor kebakaran dan penyelamatan menjadi kebutuhan mendesak seiring meningkatnya pelayanan yang harus diberikan kepada masyarakat.
“Kami berharap ada dukungan dari pemerintah pusat melalui bantuan hibah kendaraan dan perlengkapan damkar untuk meningkatkan kapasitas pelayanan di Kabupaten Maros,” kata Chaidir.
Selain mengusulkan bantuan sarana dan prasarana, Pemkab Maros juga menyatakan kesiapan membentuk relawan kebakaran dan penyelamatan di seluruh desa dan kelurahan.
Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Kemendagri, Drs. Edy Suharmanto, dalam pertemuan tersebut mendorong pembentukan relawan kebakaran sebagai bagian dari penguatan sistem mitigasi dan penanggulangan kebakaran berbasis masyarakat.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Pemkab Maros akan segera menyiapkan pembentukan sekitar 200 relawan kebakaran dan penyelamatan yang rencananya akan dikukuhkan langsung oleh Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri.
Sementara itu Sekretaris Dinas Damkar dan Penyelamatan Maros, Muhammad Jalaluddin Roem Nurdin, mengatakan kunjungan tersebut juga menjadi momentum untuk memperjuangkan kebutuhan sarana dan prasarana yang belum sepenuhnya dapat dipenuhi melalui APBD.
“Harapannya kebutuhan peralatan dan armada pemadam kebakaran bisa mendapat dukungan dari Kemendagri sehingga pelayanan kepada masyarakat semakin optimal,” ujarnya.
Selain itu, Pemkab Maros juga menyatakan kesiapan mendukung berbagai agenda nasional di bidang kebakaran, penyelamatan, serta ketenteraman dan ketertiban umum yang akan dilaksanakan Kemendagri pada tahun-tahun mendatang.
Chaidir menegaskan pihaknya akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk mempersiapkan berbagai kebutuhan guna menyukseskan agenda nasional tersebut.
“Kami ingin memastikan Maros siap mendukung program-program nasional di sektor kebakaran dan penyelamatan, baik dari sisi kelembagaan, sumber daya manusia, maupun sarana pendukungnya,” pungkasnya.
