PAREPARE, KILASSULAWESI– Anggaran urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dilingkup Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Parepare Tahun Anggaran 2023, yang bias ditengah masyarakat dalam beberapa hari terakhir terungkap.
Tahun 2023, anggarannya naik kurang lebih 60 persen dari tahun sebelumnya. Sedangkan pendapatan asli daerah (PAD) yang diperolehnya hanya sebesar Rp 240 juta melalui retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
Dari data yang dihimpun Kilassulawesi.com dari penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023. Diskominfo Kota Parepare memiliki anggaran kurang lebih sebesar Rp 16,5 miliar. Nilai tersebut untuk membiayai lima program kerja dalam setahun.
Program tersebut diantaranya, untuk belanja program pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang mencapai Rp 9,3 miliar. Disusul anggaran program penunjang urusan pemerintah kota yang mencapai Rp 4,7 miliar. Selanjutnya, program pengelolaan aplikasi informatika yang mencapai Rp 2,4 miliar, dimana salah satu anggaran pengelolaan nama domain dilingkup pemerintah kota nilainya mencapai Rp 1,6 miliar, serta beberapa perencanaan anggaran program lainnya yang nilainya ratusan juta.
Ketua Indonesian Care (INCARE) Kota Parepare, Andi M Ilham Abidin menuturkan, dengan nilai anggaran diskominfo yang sangat fantastis ditengah inflasi yang sangat tinggi di Sulsel. Sementara, PAD yang diperolehnya nilainya sangat rendah, tapi tentunya mendapat subsidi silang dari OPD lainnya. Pertanyaannya, kenapa baru sekarang nilainya begitu fantastis. Dan nilai urgentnya dimana, sehingga nilainya begitu besar.
Andi berharap semua program yang diusulkan OPD sudah sesuai serapan atas tiga komponen dalam usulan di APBD, top down dari program nasional ke daerah, buten up dari usulan masyarakat melalui hasil musrenbang dan serapan hasil masyarakat dari reses anggota dewan. “Program tak menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung, jika mengacu pada nomenklaturnya. Dan membuktikan DPRD kurang serius dan cermat dalam memplototi usulan OPD dalam pembahasan anggaran,”katanya.
Terpisah, Ketua Komisi I DPRD Parepare, Rudi Najamuddin berharap dengan nilai anggaran tersebut berharap agar dalam pengelolaannya mengacu pada transparansi anggaran dan asas keadilan. ” Kita pun meminta agar kerjasama diskominfo memprioritaskan media yang ada di Kota Parepare. Dan tentunya lebih diutamakan media yang telah terverifikasi dewan pers atau mengacu pada kelengkapan media itu sendiri,” ujarnya.
Dia pun memberikan peringatan ke Diskominfo Kota Parepare jika hal itu tak dilakukan. ” Jika tak memungkinkan, kita akan tolak atau kita kasikan tinta merah. Dan kami akan melakukan pengawasan, apa saja yang dibelanjakan,”tutupnya.(*)
