Anggaran Belanja Disdikbud Parepare Capai Rp 192 Miliar, Yusuf Lapanna Berharap Kualitas Pendidikan Jauh Lebih Baik

Ketua Komisi II DPRD Kota Parepare, Muhammad Yusuf Lapanna

PAREPARE, KILASSULAWESI–Pemerintah Kota Parepare mengalokasikan anggaran belanja pada bidang pendidikan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) TA 2023 sebesar Rp 192 miliar lebih. Dimana belanja pendidikan mencapai Rp 191 miliar yang diperuntukan bagi program pengelolaan pendidikan Rp 32 miliar lebih.

Meliputi pengelolaan pendidikan dasar Rp 18 miliar, pengelolaan pendidikan sekolah menengah Rp 11,2 miliar, pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD) Rp 2,1 miliar, dan pengelolaan pendidikan nonformal atau kesetaraan Rp 600 juta.

Bacaan Lainnya

Untuk program pendidikan dan tenaga kependidikan dianggarkan Rp 20 juta melalui pemerataan kuantitas pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan nonformal atai kesetaraan.

Selanjutnya, pada program penunjang urusan pemerintahan daerah dianggarkan Rp 159,3 miliar meliputi perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah Rp 15,2 juta, administrasi keuangan perangkat daerah Rp 156,2 miliar.

Administrasi kepegawaian perangkat daerah Rp 50 juta, adminstrasi umum perangkat daerah Rp 1 milar lebih, pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah Rp 257 juta, penyedia jasa penunjang urusan pemerintah daerah Rp 1 miliar lebih, dan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah Rp 683 juta.

Pada urusan pemerintahan bidang kebudayaan dianggarkan Rp 770 juta, dimana diperuntukan bagi program pengembangan kebudayaan Rp 128 juta dan program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya Rp 544 juta.

Disdikbud dalam belanja APBD TA 2023, juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp 5,8 miliar untuk rehabilitasi sedang atau berat sarana prasarana dan utilitas sekolah.

Ketua Komisi II DPRD Kota Parepare, Yusuf Lapanna menjelaskan, kalau kita bicara terkait anggaran pendidikan di APBD 2023 mandatoringnya 20 persen dari APBD. Memang besar, dengan begitu, infrastuktur dan fasilitas di setiap jenjang pendidikan

Diakuianya, Komisi II telah melakukan evaluasi terhadap SKPD termasuk dinas pendidikan. Walaupun belum sampai kesana, tentu nantinya kami akan melihat kemana anggaran tersebut dan bagaimana resapannya. Dan tentu kita berharap, dengan anggaran besar untuk pendidikan menjadikan kualitas pendidikan jauh lebih baik.

” Beberapa sekolah pembangunan seperti fisiknya masih kurang seperti sekolah di Bacukiki yang tanah lapangnya masih beralas tanah. Beberapa waktu lalu Komisi II juga melakukan sidak terhadap fasilitas sekolah, terutama ruangan dan menemukan plafon sekolah sudah mulai rusak,”jelasnya.

Makanya, setiap sekolah fasilitasnya harus lebih bagus dan ramah terhadap anak-anak murid. Terkait besaran ATK ditiap SKPD, mestinya kegiatan harus bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti sosialisasi dan mitigasi bencana.

Tapi justru sedikit anggarannya. Seperti misalnya anggaran besar seperti pengadaan ATK, seharusnya tidak terlalu prioritas. ” Jangan sampai ada permainan, jadi kami fokus dan mempertajam apabila ada evaluasi,” tutupnya.(*)

 

 

 

 

Pos terkait