Marak Satwa Liar Asal Kalimantan Masuk Melalui Pelabuhan Sulawesi Barat

Pengawasan balai karantina hewan, saat penumpang turun dari kapal di pelabuhan ferry Mamuju

MAMUJU, KILASSULAWESI– Sejumlah pemerhati lingkungan mulai menyoroti maraknya penyelundupan satwa liar dilindungi melalui pelabuhan di Sulawesi Barat. Mirisnya, aparat penegak hukum khususnya Balai Karantina dinilai gagal dalam mengantusipasi kondisi tersebut dan dinilai mati suri atas penindakan.

Padahal, aturan bagi pelaku penyeludupan satwa liar sangat jelas melanggar ketentuan Pasal 40 ayat (2) jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a dan b UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100 juta.

Bacaan Lainnya

Salah satu pemerhati, Andi Ilham dari Incare menyebut seharusnya gabungan penegak hukum utamanya balai karantina mengembangkan teknologi cyber patrol dan intelligence centre untuk pengawasan perdagangan satwa dilindungi secara online. ” Perdagangan maupun penyelundupan satwa di Mamuju dari Pulau Kalimantan, makin marak hingga mengancam populasi satwa langka dan dilindungi. Buktinya, sangat mudah dilihat di media sosial Facebook, dimana secara terbuka dijual belikan dan dipamerkan,” katanya, kemarin.

Ilham pun menuturkan, satwa-satwa liar tersebut akan lebih nyaman dan sejahtera hidup di habitatnya yang tidak terganggu. Untuk itu sudah ada aturan perlindungan habitat melalui kawasan konservasi dan perlindungan jenis. Masih maraknya perdagangan illegal satwa liar tersebut sekaligus menunjukkan masih rendahnya kesadaran lingkungan dan kesadaran hukum dari sebagian oknum masyarakat.

Terpisah, Penanggungjawab Layanan Antar Area dan Laboratorium Balai Karantina Mamuju, drh. I Gusti Bagus Ari Purwanda, M. Si tak menampik kondisi di wilayahnya. “Tak ada yang sempurna dalam hal pengawasan, bahkan dalam pembongkaran di area pelabuhan pengawasan tak pernah luput. Ada tempat tugas yang memang menjadi wewenang kami dan ada juga pelabuhan diluar wewenang kami,”katanya, Senin, 14 Agustus 2023.

Gusti menjelaskan, ada sejumlah pelabuhan yang telah ditetapkan sebagai daerah pengawasan balai diantaranya. ” Pelabuhan Ferry Mamuju, TPI, Bandara Tampa Padang, dan Kantor Pos itu adanya di Mamuju. Pelabuhan Budong-budong di Mamuju Tengah, Pelabuhan Pasangkayu di Pasangkayu. Di Majene ada Pelabuhan Palipi dan Pasarang serta Pelabuhan Silopo di Kabupaten Polewali Mandar,”jelasnya.

Maka, dari pelabuhan yang menjadi SK penugasan tentunya kita awasi sesuai SOP. “Tahun ini ada kita amankan tiga jenis satwa liar jenis burung dandilindungi yakni burung cucak hijau dengan jalak, serta paru bengkok,”katanya. Terkait temuan sejumlah lembaga pemerhati tersebut, lanjut I Gusti, para pedagang ini melakukan banyak cara dan modus.(*)

Berikut data penindakan, di Tahun 2023 berupa penahanan, penolakan dan pemusnahan:

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *