BULUKUMBA, KILASSULAWESI– Kebijakan DPD I Golkar Sulawesi Selatan (Sulsel) dibawah nahkoda Taufan Pawe kembali menuai sorotan. Menjelang masa pencermatan daftar calon tetap (DCT) oleh KPU pada 24 September-3 Oktober 2023 yang diikuti penyusunan DCT pada 4-3 November 2023.
Andi Muhali atas nama tim mengkritisi penggantian bakal calon legislatif (Bacaleg) DPRD Bulukumba untuk daerah pemilihan (Dapil) satu meliputi Kecamatan Ujung Loe dan Ujung Bulu yang dilakukan oleh DPD I Golkar Sulsel. Penggantian itu pun dinilai melanggar konstitusi karena asal mengganti bacaleg tanpa di kordinasikan ke Ketua DPD II Golkar Bulukumba.
Bahkan, bacaleg tidak mengatahui dirinya diganti tanpa alasan yang jelas. “Tindakan yang dilakukan oleh DPD I Partai Golkar Sulsel sangat menzalimi Andi Muhali sebagai bacaleg di dapil I yang notabene
sudah memenuhi persyaratan. Tapi secara tiba-tiba dihilangkan namanya di aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON) tanpa ada kejelasan dari DPD I Partai Golkar Sulsel,”ujarnya dalam rilisnya, Rabu, 16 Agustus 2023.
Semestinya, Taufan Pawe sebagai Ketua DPD I Golkar Sulsel melakukan kordinasi ke Ketua DPD II Golkar Bulukumba dan menyampaikan alasannya langsung kepadanya. ” Dikeluarkan secara sepihak, tidak dilakukan kordinasi. Hal itu sangat mencederai rasa keadilan dan sangat bertentangan dengan konstitusi kita. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan rakyat sudah menghendaki siapa yang mereka inginkan sebagai perpanjangan tangan mereka di DPRD,”tegasnya.
Tak tinggal diam, Andi Muhali bersama tim pemenangannya mendatangi KPU Bulukumba untuk melakukan audiens dan meminta penjelasan terkait dirinya di keluarkan secara sepihak tanpa kordinasi oleh partai politik. Andi Muhali menyebutkan, tindakan itu tidak sesuai dengan marwah partai besutan Airlangga Hartarto. “Partai Golkar bukan partai otoriter, dimana partai ini sangat menjunjung tinggi demokrasi dan taat kepada administrasi. Saya diganti secara sepihak oleh Taufan Pawe sebagai ketua karena dinilai tidak memiliki budget untuk memenangkan pertarungan di Pileg 2024,”jelasnya.
Andi Muhali pun berharap ada penjelasan ril atas tindakan yang dilakukan tersebut, karena dengan tidak mengetahui fakta dilapangan. Dan tindakan atas keputusan sepihak itu sudah sangat merugikannya.
” Partai Golkar yang selalu menjunjung tinggi demokrasi dan taat kepada administrasi, kayaknya dibawah nahkoda saat ini menjadi otoriter saja. Partai Golkar sangat ternodai dengan adanya bacaleg diganti secara sepihak tanpa ada surat pengunduran diri yang saya tanda tangani. Dan besar kemungkinan adanya permainan money politik dengan dikeluarkan secara sepihak, “berangnya.
Sebelumnya, Ketua DPD II Golkar Bulukumba, Nirwan Arifuddin tidak memahami adanya pergantian tersebut. Terkait adanya bacaleg yang di keluarkan secara sepihak, kata Nirwan, dirinya tidak pernah melakukan pergantian atau mengeluarkan calon legislatif apalagi sudah memenuhi persyaratan. “Saya Juga tidak pernah menerima dan dikordinasikan sama DPD I Golkar Sulsel. Kita di DPD II taat akan asas organisasi,” singkatnya.
Senada juga disampaikan Ketua Bappilu DPD I Golkar Sulsel, Lakama Wiyaka jika kebijakan partai ditentukan Ketua DPD I Golkar. ” Kami tidak tahu dan paham sejauh mana hingga ada pergantian tersebut, karena pergantian itu dari pak ketua sesuai arahan DPP pada saat konsultasi. Alasannya, Juandy adalah kader Partai dan anggota DPRD Golkar. Maka kita merangkul masuk kembali sebagai bacaleg,” singkatnya dikutip dari sejumlah media.(*)
