PAREPARE,KILASSULAWESI– Wali Kota Parepare, Taufan Pawe ditiap kesempatan kerap menggaungkan bahwa dirinya melanjutkan pemerintahan yang telah menyisahkan hutang di tahun 2013. Namun, nyatanya hal serupa diprediksi juga akan dilakukannya diakhir masa jabatannya sebagai Wali Kota Parepare, yang sisa sebulan lagi.
Sejumlah pihak pun mulai membicarakan kondisi keuangan daerah, dimana menurut mereka tidak seharusnya Wali Kota Parepare dua periode itu mengakhiri masa jabatan dengan ikut meninggalkan utang. Mereka juga menilai tidak pantas menggunakan anggaran baik APBD pokok maupun perubahan untuk melunasi utang tahun sebelumnya.
Menyikapi kondisi itu, anggota Banggar DPRD Kota Parepare, Yasser Latief menjelaskan, soal potensi utang yang akan timbul setelah masa jabatan pemerintahaan Taufan Pawe dan Pengerang Rahim berakhir. Logikanya, lanjut legislator NasDem, semua yang masuk pendapatan pasti akan habis dimasukkan dalam belanja.
“Jadi, jika di APBD Pokok saja tercantum Rp 114 M, tapi realisasi hanya Rp 40 M, berarti sudah minus Rp 74 M. Maka otomatis utang juga sebesar itu, karena dibelanjakan meskipun uangnya tidak ada. Yang saya maksud ini Pendapatan Transfer Antar Daerah,”ujarnya.
Nah, di APBD Perubahan dimasukkan lagi tambahan sebesar Rp 44,9 M. Tapi darimana uangnya? Bukankah yang pokok saja realisasi hanya Rp 40 M. Artinya, ketika ini pun disetujui maka potensi utang yang bakal diwariskan walikota sebesar Rp114 Miliar.
Senada disampaikan, anggota Fraksi Gerindra, Yusuf Lapanna dimana terkait utang yang akan diwariskan diyakininya akan terjadi. “Pemerintahan Taufan Pawe ini akan mewariskan utang hingga mencapai ratusan miliar,”katanya.
Tahun ini saja, pemerintah kota sudah berutang hingga Rp 55 miliar. Bahkan untuk itu, pihak pemerintah menggunakan anggaran PTT untuk menutup utang yang ada. “Dalam APBD Pokok dan Perubahan ini, seakan-akan ada kegiatan yang mau ditiadakan demi membayar utang. Dan semestinya itu tidak boleh dilakukan, karena yang sudah ada dalam postur APBD itu harus direalisasikan,”bebernya.
Yusuf menambahkan, dirinya sangat menghawatirkan dalam APBD Perubahan ini itu hanya demi kepentingan pemerintah untuk menutupi utang. ” Saya sudah menyampaikan melalui instruksi beberapa waktu lalu, agar kiranya pemerintah ini jangan hanya mementingkan membayar utang. Apa lagi konon kabarnya dalam utang itu ada 17 persen fee sehingga mengabaikan kepentingan yang bersentuhan dengan masyarakat,”tutupnya.
Tolak Penetapan APBD Perubahan
Dalam pembahasan perubahan APBD TA 2023, fraksi NasDem bersama Gerindra menolak anggaran perubahan itu ditetapkan. Dengan penolakan itu, maka baik fraksi NasDem maupun Gerindra tidak ikut bertanggungjawab terhadap Perubahan APBD Parepare Tahun 2023.
Anggota Fraksi Gerindra, Yusuf Lapanna membenarkan penolakan fraksinya atas penetapan perubahan APBD 2023. Yusuf dengan tegas menuturkan, sesuai hasil rapat fraksi dimana dinilai APBD perubahan ini bukan untuk kepentingan masyarakat.
Dan terkesan APBD perubahan ini dipaksakan, dimana dalam pembahasannya begitu singkat oleh teman-teman banggar sehingga tak ada waktu fraksi gerindra melakukan pencermatan.
Diakuinya, dalam postur anggaran di APBD Perubahan menjadi pertanyaan dengan kepentingan masyarakat. Misalnya dalam persoalan pendidikan, dimana sangat jelas anggaran pendidikan yang mandatory spendingnya itu harus 20 persen itu tak dipenuhi.
Selain itu, keseriusan pemerintah dalam memajukan pendidikan juga nampaknya tak begitu serius. “Sarana dan prasarana tak memadai, contohnya di Kecamatan Bacukiki itu sangat jauh ketertinggalannya dimana masih ada sekolah lapangannya beralaskan tanah,”jelasnya.
Tidak sampai disitu, lanjut Yusuf Lapanna, persoalan pokok-pokok pikiran (Pokir) yang merupakan aspirasi masyarakat yang dititipkan kepada anggota dewan juga selama ini tidak terealisasi. “Pokir itu adalah usulan dari akar rumput yang harus dilaksanakan pemerintah daerah. Sedangkan kegiatan ditiap OPD sudah berjalan, inilah pertanyaan besar apa sebenarnya terjadi. Atau apakah memang keuangan daerah dalam keadaan baik-baik saja atau lagi tidak baik,”tegasnya.
Selain itu, fraksi Gerindra menilai pembangunan yang dilakukan pemerintah kota parepare selama ini bukan menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Bahkan tidak merata. Dicontohkannya lagi proyek Jembatan Kembar, dimana solusinya katanya untuk mengurai kemacetan di Sumpang Minangae.
Tapi, nyatanya itu hanya demi kepentingan oknum pejabat yang memiliki lahan dilalui proyek tersebut. “Jadi bukan untuk mengurai tapi demi kepentingan oknum pejabat tertentu,”tutupnya.(*)
