Gagal Wujudkan Good Governance, Pj Wali Kota Parepare Didesak Bubarkan Jabatan Konsultan, Penasehat dan Tenaga Ahli Bentukan Taufan Pawe

Ist. Jabatan bentukan mantan Wali Kota Parepare, Taufan Pawe yang menuai sorotan

PAREPARE, KILASSULAWESI– Jabatan konsultan pemerintah daerah, penasehat hukum dan beberapa tenaga ahli yang dibentuk Taufan Pawe saat menjabat Wali Kota Parepare kian menuai sorotan tajam.

Jabatan tersebut melibatkan 32 orang yang terdiri tokoh dan sederet guru besar dari beberapa perguruan tinggi. Mantan Anggota DPRD Kota Parepare, HA Rahman Saleh menegaskan, jika peran ke 32 orang tersebut dinilai gagal dalam membantu terwujudnya Good Governence di era kepemimpinan Taufan Pawe.

Bacaan Lainnya

Maka, dirinya bersama sejumlah NGO termasuk Forum Masyarakat Bahagia meminta Pj Wali Kota Parepare untuk melakukan evaluasi karena terkesan cuma gagah gagahan dan pemborosan uang rakyat.

” Selama ini kita tidak tahu apa kontribusi mereka selain sebagai narasumber pada Dialog Akhir Tahun, itu pun kajiannya tidak menyentuh masalah yg dihadapi warga Parepare,”tegas Rahman Saleh, Rabu, 8 November 2023.

Dan dirinya bersama LSM Fokus menantang debat Prof Dr Aminuddin Ilmar sebagai salah satu konsultan Pemerintahan Kota Parepare, terkait capaian kinerja Pemkot dalam persfektif Good Governence.

” Diantara Indikator Pemerintahan yang baik seperti partisipasi, transparansi, penegakan hukum, akuntabilitas, kesetaran dan keadilan, efisiensi serta efektifitas pemerintahan, tentu semua bisa dinilai dengan mudah berdasarkan rekam jejak kepemimpinan Taufan Pawe sebagai Wali Kota Parepare dua periode,”bebernya.

Selain itu, lanjut Rahman Saleh, adanya mutasi pejabat diakhir masa jabatan yang telah menimbulkan kegaduhan birokrasi adalah salah satu contoh kongkret manajemen pemerintahan yang buruk. “Mutasi terakhir selain terkesan tergesa-gesa dan berbuat politik kepentingan elektoral, dimana contohnya ada jabatan Lurah yang baru 2 bulan menjabat diberhentikan. Malahan ada lurah yang sudah diberhentikan 2 bulan, lalu kemudian diangkat lagi menjadi lurah,”katanya.

Kondisi ini sekaligus cerminan kegagalan konsultan pemerintahan menanamkan etika dalam birokrasi. “Kita berharap konsultan pemerintah daerah, penasehat hukum dan para tenaga ahli Pemerintahan Kota Parepare itu dapat menjalankan fungsinya dengan profesional sesuai basis keilmuaanya , jangan justru terkesan sebagai pemandu sorak yang menebar puja puji belaka,” tutupnya.

Sebelumnya, Ketua YLBH Sunan, Dr M Nasir Dollo juga menyikapi kondisi tersebut. Posisi jabatan yang dibentuk Taufan Pawe itu disebut masuk temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), karena jabatan yang dibentuk Taufan Pawe tidak memiliki ukuran kinerja.

Parahnya, lagi sorotan yang disampaikan salah satu konsultan pemerintah kota Parepare itu diluar dari kapasitasnya baim sebagai pengamat dan guru besar Unhas. Namun, sikap itu kami nilai sikap pribadi dan kemungkinan sebagai jubir Taufan Pawe yang sengaja untuk memecah tugas dan fungsi Pj Wali Kota Parepare.

Belum ada tanggapan dari pihak pemerintah kota parepare atas desakan tersebut.(*)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *