PAREPARE, KILASSULAWESI—Pernyataan dan sorotan Ketua DPRD Parepare tentang inflasi serta utang seolah-olah membuka tabir lemahnya pengawasan mereka selama ini. Sorotan itu seperti peribahasa menepuk air di dulang terpercik muka sendiri.
” Sangat aneh pernyataan ketua DPRD Parepare tentang inflasi dan utang. Seolah-olah malah menghantam dan membuktikan lemahnya pengawasan sendiri. Bagai peribahasa menepuk air di dulang terpercik muka sendiri” ujar Ketua LSM Laskar Indonesia, Sofyan Muhammad, Sabtu, 7 September 2024.
Sofyan menilai masalah tingginya inflasi hingga utang pemerintah kota itu adalah warisan penguasa sebelumnya. Bahkan soal inflasi bisa dilihat data resmi BPS. ” Sepertinya Ketua DPRD kehilangan momen, atau sedang mencari momen. Pada saat penguasa sebelumnya berdasarkan data BPS tahun 2022 – 2023 sepertinya justru jauh lebih sering inflasi, bahkan lebih tinggi. Kenapa mereka diam,” ungkapnya.
Terjadinya inflasi, kata Sofyan, karena tidak sehatnya APBD dari tahun 2021 sampai saat ini, sehingga perputaran ekonomi sangat sulit di Parepare. ” Penguasa sebelumnya di akhir masa jabatannya membuat kondisi APBD morat marit dan posisi meninggalkan utang, terutama proyek-proyek infrastruktur banyak tidak terbayar. Dan parahnya, Parepare sangat bergantung dari besaran serta sehat tidaknya pengelolaan APBD,”tegasnya.
Kota Parepare, lanjutnya hanya sebagai daerah jasa, transit dan tidak memiliki sumber alam sebagai pendorong pendapatan asli daerah. Maka, perputaran ekonomi sangat bergantung dari APBD. ” Jadi aneh memang pernyataan Ketua DPRD sementara yang seolah-olah menyalahkan Pj Wali Kota Parepare, padahal domain sebenarnya atas kondisi tersebut karena APBD. Serta lemahnya pengawasan mereka pada saat rezim penguasa sebelumnya,” jelasnya.
Senada disampaikan, mantan Anggota DPRD Kota Parepare, HA Rahman Saleh terkait sorotan tersebut. Ia pun malah merespon sorotan tersebut dari bagian sebuah perubahan. Pernyataan itu kalau objektif, maka sebagai masyarakat kita senang. Tapi kenapa baru sekarang, dulu lebih banyak.
” Ada baiknya DPRD warning laju inflasi agar pemkot bisa serius antisipasi dampaknya, termasuk laju inflasi 17 % yang berdampak pada rendahnya kualitas pekerjaan proyek dan laju perjalanan Dinas DPRD sebesar Rp 30 miliar pertahun yang berdampak pada hilangnya kesempatan para kader posyandu, petugas kebersihan, RT RW , pegawai syara dan tenaga tenaga honorer untuk menaikkan insentifnya,” ujarnya.
Rahman pun menilai sorotan ketua DPRD itu dianggap positif, cuma masyarakat bertanya kenapa baru sekarang mengkritik. Kinerja pemerintah selama kurung waktu 10 tahun, DPRD Parepare alpa dalam pengawasan.
Maka, sebagai masyarakat Kota Parepare berharap agar 25 anggota dewan terpilih untuk kembali ke jati dirinya tanpa melihat siapapun wali kotanya. “Jangan pilih-pilih dalam menyoroti. Harus sesuai jati dirinya. Dewan juga harus auto kritik dalam perjalanan dinasnya. Apa lagi tiap minggu jalan dinas, kapan membela kepentingan masyarakat. Masyarakat sudah tahu ini, dan berharap sorotan ini bukan hadir karena musiman, apa lagi adanya agenda terselubung,” harapnya.
Sebelumnya dikutip dari salah satu laman media siber, Ketua sementara DPRD Parepare, Kaharuddin Kadir menyoroti inflasi Parepare di angka 2,22% atau tertinggi di Sulawesi Selatan (Sulsel). Kahar mengatakan salah satu pemicu tingginya inflasi karena Pemkot Parepare belum membayar utang Rp 16 miliar ke kontraktor sehingga serapan APBD 2024 masih rendah.
“Kalau saya mungkin ini salah satu pengaruh daripada tingginya inflasi itu karena jumlah uang yang beredar itu kurang, termasuk di antaranya daya serap APBD kita rendah,” kata Ketua DPRD Parepare sementara Kaharuddin Kadir kepada media, kemarin.
Kahar menjelaskan belanja APBD Parepare yang masih rendah berpengaruh pada perputaran uang yang beredar. Termasuk utang Pemkot Parepare ke pihak kontraktor atau pihak ketiga senilai Rp 16 miliar yang belum terbayarkan hingga saat ini.
Ia pun mendesak agar Pemkot Parepare di bawah kepemimpinan Pj Wali Kota Parepare Akbar Ali agar segera membayarkan insentif dan membayar utang ke kontraktor senilai Rp 16 miliar tersebut.(*)
