PAREPARE, KILASSULAWESI- Debat publik kedua pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Parepare kembali dilaksanakan oleh KPU di Gedung Islamic Center Kota Parepare. Tema yang diangkat kali ini adalah “Strategi Kebijakan Pemerintah Terkait Ekonomi dan Pemerataan Kesejahteraan Sosial”.
Debat publik ini dihadiri oleh Pj Wali Kota Parepare, Forkopimda, serta perwakilan tim dari masing-masing pasangan calon. Panelis debat publik menghadirkan kalangan akademisi dan perwakilan lembaga sosial masyarakat, diantaranya:
1. Prof. Dr. Drs. H. Muhammad Su’un, S.E., Ak., Msi., CA. – Dosen Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, Guru Besar Ilmu Akuntansi.
2. Andi Muhammad Sadat, SE., M.Si, Ph.D. – Ketua Program Studi Pemasaran Digital & Pengajar Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta.
3. Dr. Muh Tang Abdullah, S.Sos., M.ΑΡ – Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
4. Prof. Dr. Hannani, M. Ag – Rektor IAIN Parepare / Ketua Tanfidziyah PCNU Kota Parepare.
5. Drs. Andi Yudha Yunus S.H., M.M. – Koordinator/Pemerhati Kebijakan Publik dan Aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat.
6. Husmirah Husain, S.T. – Aktivis Perempuan dan Pemerhati Anti Korupsi.
7. Abdul Karim – Aktivis Kalammis Tribun Timur
Debat diawali dengan penyampaian visi dan misi oleh masing-masing pasangan calon selama 180 detik. Terdapat delapan sub tema yang dibahas meliputi investasi, penuntasan kemiskinan, kesehatan, pemerataan pembangunan, pengelolaan APBD, kesejahteraan sosial, pajak, dan keamanan.
Kendala Juru Bahasa Isyarat
Pada awal pelaksanaan debat publik kedua, penyelenggara sempat dibuat bingung karena adanya perubahan random sepihak oleh EO pelaksanaan kegiatan, termasuk tidak adanya juru bahasa isyarat (JBI).
Anggota KPU Parepare Divisi Teknis Penyelenggaraan, Ahmad Perdana Putra, membenarkan hal tersebut. Namun, setelah sesi kedua, JBI akhirnya dihadirkan. “Memang ini EO mau seenaknya merubah random yang telah disusun,” singkatnya.
JBI sangat penting dalam debat politik, terutama untuk mendukung penyandang disabilitas. Salah satu momen penting terjadi dalam debat Pilkada Parepare, di mana penyandang disabilitas diberi ruang untuk menyaksikan debat melalui layar televisi dengan bantuan penerjemah menggunakan bahasa isyarat.
Debat publik ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai strategi kebijakan pemerintah terkait ekonomi dan pemerataan kesejahteraan sosial, serta memastikan inklusivitas bagi seluruh masyarakat. Kegiatan debat berakhir dengan aman dan lancar.(*)
