MAMUJU — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus memperkuat komitmen dalam menghadapi potensi bencana melalui penyusunan dan sosialisasi dokumen strategis. Dalam kegiatan sosialisasi Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Rencana Penanggulangan Bencana Tahun 2025–2029 yang digelar di Hotel Grand Putea, Kamis, 23 Oktober 2025.
Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Provinsi Sulbar, Junda Maulana, menegaskan pentingnya implementasi nyata dari dokumen tersebut. Junda Maulana hadir sebagai narasumber utama dalam kegiatan yang dihadiri oleh perwakilan instansi pemerintah, lembaga vertikal, dunia usaha, dan masyarakat sipil.
Ia menyampaikan bahwa dokumen rencana penanggulangan bencana lima tahunan ini merupakan arah kebijakan strategis yang disusun sebagai tindak lanjut dari arahan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, dan Wakil Gubernur Salim S Mengga.
“Dokumen ini bukan sekadar formalitas, melainkan acuan utama dalam memperkuat kesiapsiagaan dan respons terhadap bencana di Sulbar,” ujar Junda.
Dalam paparannya, Junda menyoroti empat pilar utama yang harus diperkuat agar rencana tersebut berjalan efektif: kelembagaan, partisipasi masyarakat, keterlibatan dunia usaha, dan implementasi lapangan.
Ia menekankan bahwa penguatan kelembagaan menjadi kunci agar koordinasi antarinstansi berjalan solid. Tanpa struktur yang kuat, kolaborasi lintas sektor akan sulit terwujud.
“Koordinasi antara provinsi, kabupaten, instansi vertikal, dan seluruh stakeholder harus terjalin dengan baik. Kelembagaan yang solid adalah fondasi penanggulangan bencana yang efektif,” jelasnya.
Selain itu, Junda menyoroti pentingnya pemahaman masyarakat terhadap isi dokumen dan peran mereka dalam mitigasi bencana. Menurutnya, partisipasi aktif warga menjadi penentu keberhasilan kebijakan.
“Sebaik apa pun peran pemerintah, kalau masyarakatnya tidak paham, tidak ada artinya. Masyarakat harus betul-betul mengerti isi dokumen dan perannya,” tegasnya.
Tak kalah penting, sektor swasta juga didorong untuk berkontribusi dalam pengurangan risiko dan pemulihan ekonomi pasca-bencana. Dunia usaha tidak boleh hanya menjadi penonton, melainkan bagian dari solusi.
Untuk mendukung implementasi, Junda menyebut perlunya sosialisasi berkelanjutan, peningkatan kapasitas aparat, dukungan anggaran, serta struktur dan mekanisme kerja yang jelas. Ia juga menekankan pentingnya pelatihan dan simulasi rutin agar semua pihak memahami peran dan tanggung jawab masing-masing.
“Pelatihan harus dilakukan setiap saat untuk mengingatkan peran dan tugas masing-masing. Hanya dengan begitu, kesiapsiagaan kita terhadap bencana bisa benar-benar terwujud,” tutupnya.
Kegiatan sosialisasi ini diharapkan menjadi momentum awal untuk menyamakan persepsi antar pemangku kepentingan, sekaligus memperkuat sinergi lintas sektor dalam menghadapi tantangan kebencanaan di Sulawesi Barat.(*)
