PAREPARE — Pemerintah Kota Parepare menghadapi tekanan fiskal serius menjelang Tahun Anggaran 2026. Setelah Ketua DPRD Kota Parepare, H. Kaharuddin Kadir mengungkap potensi penurunan APBD hingga Rp 180 miliar akibat pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD), kini Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Prasetyo Catur K merinci angka-angka pemangkasan tersebut.
Menurut Prasetyo, TKD Parepare mengalami efisiensi sebesar Rp 74.622.240.000. Komponen yang paling terdampak adalah Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 85.519.133.000 dan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp 11.874.300.000. Penyesuaian belanja daerah pun tak terhindarkan.
“Penyesuaian akan dilakukan sesuai kemampuan keuangan. Tapi pelayanan dasar tetap jadi prioritas,” tegas Prasetyo, Senin, 6 Oktober 2025.
Sebelumnya, Ketua DPRD Parepare telah mengingatkan bahwa beban gaji P3K yang sebelumnya ditanggung pusat kini harus ditanggung penuh oleh daerah.
Estimasi kebutuhan gaji P3K mencapai Rp 100 miliar, belum termasuk BPJS dan belanja wajib lainnya. Jika ditotal, tekanan fiskal bisa menembus Rp 180 miliar, membuat proyeksi APBD 2026 turun ke angka Rp 800–850 miliar.
“Kalau tidak direformasi, kita bisa jebol. Pangkas seremoni, kurangi event, fokus ke rakyat,” ujar Kaharuddin dalam pernyataan sebelumnya.
Meski ruang fiskal menyempit, BKD memastikan bahwa sektor vital tetap mendapat alokasi. DAK Fisik untuk pembangunan jalan dialokasikan sebesar Rp 3.277.750.000. Sementara irigasi dan ruang kelas akan dibiayai melalui pembiayaan lain.
Untuk air bersih, DAK Fisik dialokasikan Rp 3.600.000.000 dan sanitasi Rp 1.076.238.000. “Kami tetap prioritaskan pelayanan dasar meski anggaran dipangkas,” tambah Prasetyo.
DPRD dan BKD Pemkot Parepare pun kompak menyuarakan efisiensi dan restrukturisasi. Ketua DPRD bahkan mengusulkan pemisahan fungsi Badan Keuangan Daerah agar lebih fokus dalam pengelolaan pendapatan dan pengeluaran. Sementara BKD menyiapkan skema pembiayaan alternatif untuk menjaga kelangsungan pembangunan.(*)
