PAREPARE — Ketua DPRD Kota Parepare, H. Kaharuddin Kadir, mengungkapkan potensi penurunan drastis dalam proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026. Hal ini dipicu oleh pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat, termasuk pengurangan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 101,9 miliar dan nihilnya Dana Alokasi Khusus (DAK) non-fisik.
“Surat resmi memang belum kami terima langsung dari Kementerian Keuangan, tapi informasi sudah beredar luas di media sosial. Artinya, kita sudah harus bersiap,” ujar Kaharuddin dalam forum terbuka.
Selain pemangkasan DAU, Parepare juga harus menanggung beban gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang sebelumnya dibantu oleh pusat. Estimasi kebutuhan gaji P3K penuh dan paruh waktu mencapai Rp 100 miliar. Ditambah beban BPJS dan belanja wajib lainnya, total tekanan fiskal diperkirakan menembus Rp 180 miliar.
“Kalau APBD kita sebelumnya sekitar Rp 982 miliar, maka proyeksi 2026 bisa turun ke angka Rp 800–850 miliar. Ini bukan sekadar angka, tapi ancaman terhadap program pembangunan,” tegasnya.
Rincian Tekanan Anggaran:
– DAU dipotong: Rp 101,9 miliar
– DAK non-fisik: nihil
– DAK fisik: hanya Rp 32 miliar
– Tambahan gaji P3K: Rp 100 miliar
– Beban BPJS dan lainnya: estimasi Rp 50 miliar
– Total tekanan fiskal: ± Rp 180 miliar
Kaharuddin menyarankan agar seluruh kegiatan seremonial, perjalanan dinas, dan event-event yang tidak berdampak langsung ke masyarakat dikurangi drastis. Ia juga mendorong pemisahan fungsi Badan Keuangan Daerah agar lebih fokus dalam pengelolaan pendapatan dan pengeluaran.
“Filosofinya sederhana, jangan satu rumah tangga diurus oleh satu orang. Kita perlu pisahkan fungsi cari uang dan fungsi belanja agar lebih transparan dan efisien,” ujarnya, mengutip pepatah Bugis.
DPRD juga menyoroti potensi kebocoran pendapatan daerah yang bukan berasal dari sektor parkir, melainkan dari kelemahan sistem penagihan di Badan Keuangan Daerah. Beberapa fraksi telah mengusulkan intensifikasi pungutan terhadap potensi pajak dan retribusi yang selama ini belum tergarap maksimal. “Kita punya potensi Rp 312 miliar, tapi belum tergarap maksimal. Kalau ini diintensifkan, bisa jadi solusi jangka menengah,” tambahnya.(*)
Nb: Rekomendasi DPRD:
– Pangkas kegiatan seremonial dan perjalanan dinas
– Kurangi festival dan event yang tidak berdampak langsung
– Dorong sponsor untuk kegiatan publik
– Pisahkan fungsi Badan Keuangan Daerah atas belanja vs pendapatan
– Intensifikasi pungutan daerah dan reformasi sistem penagihan
