MAKASSAR– Ketua Komisi D DPRD Sulawesi Selatan, Kadir Halid, menyoroti dugaan manipulasi yang dilakukan oleh PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) Tbk.
Perusahaan yang sejak awal berdiri mengantongi izin prinsip dari Gubernur Sulsel untuk mengembangkan kawasan pariwisata seluas 1.000 hektare itu, disebut telah menyimpang dari tujuan awal.
Menurut Kadir, pengembangan GMTD yang semestinya berorientasi pada sektor pariwisata kini justru bergeser menjadi bisnis penjualan rumah dan kavling.
“Awalnya izin prinsip diberikan untuk pengembangan pariwisata. Tapi sekarang malah jualan rumah dan kavling. Itu sudah melenceng dari SK Gubernur,” tegasnya, Selasa, 25 November 2025.
Kadir juga mengungkap adanya perusahaan lain yang beroperasi di luar GMTD setelah masuknya Lippo sebagai pemegang saham. Perusahaan tersebut bernama PT Makassar Permata Sulawesi, yang disebut kerap menjual lahan milik GMTD.
“Seakan-akan GMTD hanya nama saja, sementara praktik bisnisnya dijalankan oleh perusahaan lain. Itu yang kami sebut manipulasi,” ujarnya.
Lebih jauh, Kadir menyoroti kepemilikan saham pemerintah daerah yang terus tergerus. Awalnya, Pemprov Sulsel memiliki 20 persen saham, Pemkot Makassar 10 persen, Pemkab Gowa 10 persen, dan Yayasan Pembangunan Sulawesi Selatan 10 persen.
Namun, porsi tersebut disebut terus berkurang seiring perjalanan waktu. “Dividen yang diterima Pemprov Sulsel juga sangat kecil. Padahal laporan keuangan menunjukkan keuntungan GMTD mencapai triliunan. Sejak awal berdiri, Pemprov baru menerima Rp6 miliar, Pemkot Makassar Rp3 miliar, dan Pemkab Gowa Rp3 miliar. Angka itu tidak sebanding dengan keuntungan perusahaan,” jelas Kadir.
Kadir menegaskan, DPRD Sulsel akan menggunakan fungsi pengawasan untuk menelusuri dugaan manipulasi tersebut. “Bisa saja ini masuk ranah pidana, karena ada kerugian daerah. Dividen yang seharusnya besar justru kecil sekali. Kami akan telusuri, apakah lewat rapat dengar pendapat atau hak angket. Supaya terang benderang, jangan sampai masyarakat Sulsel dirugikan,” katanya.
Meski agenda DPRD Sulsel saat ini padat dengan rapat paripurna, pengawasan, dan rapat banggar di Jakarta, Kadir memastikan persoalan GMTD akan segera dibahas.“Sepulang dari Jakarta, kita akan rapatkan untuk memanggil GMTD. Ini harus segera ditindaklanjuti,” tutupnya.(*)
