JAKARTA – Swasembada pangan tidak lahir dari sawah semata. Ia dimulai dari keberanian pemerintah membenahi persoalan yang selama bertahun-tahun membebani petani, mulai dari birokrasi pupuk yang berbelit, tingginya biaya produksi, keterbatasan air, hingga kepastian harga gabah. Berbagai reformasi yang dijalankan Kementerian Pertanian dalam dua tahun terakhir kini tidak hanya mendorong peningkatan produksi pangan nasional, tetapi juga mulai mengubah kesejahteraan petani di lapangan.
Di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto, swasembada pangan ditempatkan sebagai agenda strategis nasional yang tidak lagi dipahami sebatas mengejar peningkatan produksi. Pemerintah memilih membangun fondasi pertanian yang lebih kuat dengan menyelesaikan hambatan-hambatan mendasar yang selama ini dihadapi petani agar setiap kebijakan benar-benar berdampak pada peningkatan produktivitas sekaligus pendapatan mereka.
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa petani tidak bisa diminta meningkatkan produksi apabila negara belum menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi di lapangan.
“Petani jangan lagi dipersulit. Tugas pemerintah adalah memastikan pupuk tersedia, air ada, alat pertanian siap, dan hasil panennya memiliki harga yang menguntungkan. Kalau itu kita selesaikan, produksi akan naik dan kesejahteraan petani ikut meningkat,” ujar Mentan Amran.
Perubahan pertama dilakukan melalui deregulasi besar-besaran. Sekitar 240 regulasi yang selama bertahun-tahun memperlambat pelayanan dipangkas agar proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat dan berbagai program pemerintah dapat segera dirasakan manfaatnya oleh petani. Langkah tersebut diperkuat dengan penerbitan 17 Instruksi Presiden (Inpres) dan Peraturan Presiden (Perpres) yang menjadi landasan percepatan swasembada pangan.
Salah satu reformasi yang paling dirasakan petani adalah pembenahan tata kelola pupuk bersubsidi. Selama bertahun-tahun distribusi pupuk identik dengan birokrasi yang panjang sehingga petani kerap terlambat memperoleh pupuk pada awal musim tanam.
Pemerintah kemudian memangkas sekitar 145 regulasi yang menghambat distribusi pupuk. Jalur penyaluran dipersingkat sehingga pupuk dapat langsung diterima petani dengan proses yang lebih sederhana. Reformasi tersebut diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi.
“Dulu ada 145 regulasi. Sekarang, dari produsen langsung ke petani. Saya minta semua mengawal ini agar petani jangan lagi dipersulit,” tegas Mentan Amran.
Tidak berhenti pada penyederhanaan birokrasi, pemerintah juga mengambil langkah yang belum pernah dilakukan sebelumnya dengan menurunkan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sekitar 20 persen. Harga urea turun dari Rp2.250 menjadi Rp1.800 per kilogram, sedangkan pupuk NPK turun dari Rp2.300 menjadi Rp1.840 per kilogram. Di saat banyak negara menghadapi kenaikan harga pupuk akibat gejolak global, Indonesia justru memilih menurunkan biaya produksi petani.
“Harga pupuk subsidi turun 20 persen. Dulu petani mengeluh pupuk mahal dan langka. Sekarang tebusnya cukup pakai KTP, distribusi dipermudah, dan petani jauh lebih bahagia,” ujar Mentan Amran.
Bagi petani, perubahan tersebut bukan sekadar penyederhanaan aturan. Akses pupuk yang lebih mudah dan biaya produksi yang lebih rendah membuat musim tanam dapat dimulai tepat waktu, penggunaan pupuk menjadi lebih optimal, dan produktivitas lahan terus meningkat. Reformasi tata kelola pupuk inilah yang kemudian menjadi salah satu fondasi penting di balik peningkatan produksi pangan nasional dalam dua tahun terakhir.
Perubahan iklim membuat musim tanam semakin sulit diprediksi. Di banyak wilayah, petani tidak lagi hanya menunggu hujan, tetapi juga menghadapi ancaman kekeringan yang semakin panjang. Menyadari tantangan tersebut, pemerintah mengubah strategi dari sekadar merespons bencana menjadi membangun sistem mitigasi permanen.
Melalui program pompanisasi nasional, air dari sungai, waduk, embung, maupun sumber air permukaan dialirkan menuju sawah-sawah yang sebelumnya bergantung sepenuhnya pada curah hujan. Program tersebut diperkuat melalui pembangunan irigasi perpompaan, embung, dam parit, serta berbagai bangunan konservasi air lainnya.
Hingga 2026, lebih dari 150 ribu unit pompa telah beroperasi dengan cakupan sekitar empat juta hektare lahan pertanian. Dampaknya jauh melampaui sekadar tersedianya air. Di banyak daerah, sawah yang sebelumnya hanya mampu ditanami sekali dalam setahun kini dapat ditanami dua bahkan tiga kali. Produksi meningkat tanpa harus membuka lahan baru.
Transformasi juga terjadi melalui modernisasi pertanian. Pemerintah mendistribusikan lebih dari 40 ribu unit alat dan mesin pertanian (alsintan) sepanjang 2026, mulai dari traktor roda empat, rice transplanter, combine harvester, dryer, hingga berbagai mesin pascapanen.
Modernisasi ini bukan sekadar mengganti tenaga manusia dengan mesin. Ia memangkas waktu olah tanah, mempercepat musim tanam, mengurangi kehilangan hasil panen, sekaligus menekan biaya produksi.
Langkah tersebut diperkuat melalui pembentukan Brigade Pangan, model kelembagaan baru yang mengintegrasikan mekanisasi, pengelolaan lahan skala luas, dan pemberdayaan generasi muda. Hingga kini telah terbentuk lebih dari 1.900 Brigade Pangan, dengan lebih dari 1.100 brigade aktif mengelola ratusan ribu hektare lahan menggunakan pendekatan pertanian modern.
Selain meningkatkan produktivitas lahan yang telah ada, pemerintah juga memperluas basis produksi melalui program Optimalisasi Lahan (Oplah) dan Cetak Sawah. Lahan rawa, lahan tadah hujan, dan lahan tidur kembali dihidupkan melalui perbaikan tata air, penyediaan benih unggul, mekanisasi, serta pendampingan budidaya. Sementara itu, kawasan-kawasan baru di luar Pulau Jawa dipersiapkan menjadi lumbung pangan masa depan dengan dukungan infrastruktur yang lebih lengkap sejak awal.
Di sektor hilir, pemerintah memastikan peningkatan produksi diikuti dengan perlindungan terhadap pendapatan petani. Melalui penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah Kering Panen sebesar Rp6.500 per kilogram, petani memperoleh kepastian harga sehingga hasil panennya tetap memiliki nilai ekonomi yang layak. Kebijakan tersebut juga memperkuat Cadangan Beras Pemerintah melalui peningkatan penyerapan gabah dan beras dalam negeri.
Pemerintah juga terus mendorong hilirisasi pertanian agar sektor ini tidak berhenti sebagai penghasil bahan baku, tetapi berkembang menjadi penggerak industri nasional yang menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan petani.
Seluruh kebijakan tersebut saling terhubung dalam satu ekosistem pembangunan pertanian. Deregulasi mempercepat pelayanan, pupuk yang lebih murah menekan biaya produksi, pompanisasi menjamin ketersediaan air, mekanisasi meningkatkan efisiensi, Brigade Pangan mempercepat adopsi teknologi, Oplah dan Cetak Sawah memperluas basis produksi, sementara HPP memberikan kepastian harga bagi hasil panen petani.
Hasilnya mulai terlihat. Produksi pangan nasional terus meningkat, cadangan beras pemerintah mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah, dan Nilai Tukar Petani (NTP) Juli 2026 mencapai 127,84, tertinggi dalam lebih dari tiga dekade.
Bagi Kementerian Pertanian, capaian tersebut bukan sekadar keberhasilan statistik. Angka-angka itu mencerminkan bahwa kebijakan yang tepat mampu menghadirkan perubahan nyata di tingkat petani. Pada akhirnya, swasembada pangan bukan hanya tentang bertambahnya produksi beras nasional, tetapi tentang petani yang semakin mudah memperoleh pupuk, memiliki kepastian air, menikmati harga panen yang menguntungkan, dan semakin yakin bahwa bertani tetap menjadi jalan menuju kehidupan yang lebih sejahtera.
