PAREPARE — Ketua DPRD Kota Parepare, H Kaharuddin Kadir akhirnya angkat bicara terhadap Pemerintah Kota yang dinilai abai dalam menjaga fungsi utama Lapangan Andi MaMakkasau
Ia menegaskan bahwa lapangan tersebut bukan ruang komersial, melainkan fasilitas publik yang harus dikembalikan ke fungsi awalnya sebagai tempat olahraga dan interaksi sosial warga.
“Lapangan itu begitu indah, tapi mungkin Pak Wali tidak melihat ini. Pemerintah daerah harus sadar dan mengembalikan fungsinya. Bukan berarti tidak boleh ada event, tapi kalau terus-menerus begini, masyarakat jadi bertanya, siapa sebenarnya yang diuntungkan?” tegas Kaharuddin, Rabu, 17 September 2025.
Ia menyebut bahwa selama ini laporan yang masuk hanya menyebut penyewaan yang ada tenda-tenda kerucut, tanpa ada kejelasan siapa penyelenggaranya dan bagaimana mekanisme sewanya.
“Kami belum pernah menerima data pasti soal jumlah penyewaan. Tapi yang jelas, tidak pernah ada penyelenggara yang secara resmi menyewa lapangan,”tegasnya.
Kondisi lapangan yang semakin padat oleh aktivitas non-olahraga membuat warga, termasuk lansia, terpaksa berolahraga di jalan raya. Menurut Kaharuddin, ini bukan sekadar kelalaian, tapi bentuk ketidakpahaman pemerintah terhadap fungsi ruang publik.
“Sudah berkali-kali kami sampaikan. Tapi pemerintah seolah tidak paham. Teguran tidak perlu terus-menerus, karena ini bukan soal teknis, ini soal keberpihakan. Kalau warga sudah jogging di jalan raya, itu artinya lapangan sudah gagal jadi ruang publik,”ungkapnya.
Kaharuddin menegaskan bahwa DPRD tetap menjalankan fungsi pengawasan, dan siap mengevaluasi kebijakan pemerintah daerah jika tidak ada tindakan nyata.
Ia menyebut bahwa komunikasi resmi melalui forum DPRD sudah cukup untuk mendorong perubahan, namun pemerintah terkesan mengabaikan.
“Kami sudah menyampaikan di forum resmi, bahkan dalam rapat paripurna. Tapi pemerintah daerah tetap diam. Ini terlalu gawat. Jangan-jangan, seperti kata Pak Rahman Saleh, pemerintah sudah takluk pada kelompok tertentu. Bahkan dikendalikan oleh orang luar pemerintahan,”ujarnya.
Kaharuddin mengaku sempat jengkel dengan sikap pemerintah yang terkesan tidak responsif. Namun ia menegaskan bahwa DPRD tidak akan berhenti mengawal isu ini, demi menjaga hak warga atas ruang publik yang sehat dan inklusif.
“Kami sempat jengkel, dalam sebuah rapat banggar karena ada menyatakan sudah ketemu dengan pihak-pihak tertentu yang membuat saya marah. Tapi kami tetap kawal. Lapangan ini bukan milik kelompok, ini milik warga Parepare,”tutupnya.(*)
Catatan Redaksi:
Pernyataan Ketua DPRD ini bukan sekadar kritik, tapi alarm keras bagi Pemerintah Kota Parepare. Jika ruang publik saja tak mampu dijaga, bagaimana dengan ruang demokrasi? Lapangan Andi Makkasau harus dikembalikan ke rakyat, bukan dibiarkan jadi panggung kelompok yang tak tersentuh hukum.
