Interpelasi Diredam, Maladministrasi Diakui: Parepare Butuh Transparansi, Bukan Basa-Basi

Ketua DPRD dan Wali Kota bersama Wakil Walikota Parepare usai pertemuan

PAREPARE– Ketua DPRD Kota Parepare, H. Kaharuddin Kadir, akhirnya angkat bicara terkait pertemuan tertutup antara eksekutif dan legislatif yang digelar jelang penyerahan KUA-PPAS APBD 2026.

Menurutnya, pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil rapat Badan Musyawarah dan rapat pimpinan DPRD sebelumnya, yang memutuskan perlunya rapat koordinasi khusus untuk membahas materi interpelasi terhadap Wali Kota.

Bacaan Lainnya

“Alhamdulillah, Wali Kota sudah hadir dan menjelaskan langsung enam poin interpelasi yang kami ajukan. Jawaban beliau sudah dianggap menjawab oleh mayoritas anggota DPRD, terutama dari pengusul interpelasi,” ujar Kaharuddin, Selasa, 4 November 2025.

Namun, beberapa poin tetap akan ditindaklanjuti, seperti:

– Pembangunan Pasar Sumpang Minangae dengan anggaran Rp1,7 miliar, yang baru mencakup satu titik. Pemerintah daerah disebut tengah mencari lokasi tambahan untuk menampung kebijakan ini.
– Kasus perizinan Indomaret, yang diakui sebagai bentuk maladministrasi. Wali Kota berkomitmen untuk mencermati dan menangani persoalan ini secara serius, mengingat visinya menjadikan Parepare sebagai kota investasi.

“Ini juga menjadi kontraindikasi antara visi investasi dan praktik perizinan yang tidak sinkron. Tapi Wali Kota menyatakan akan mengevaluasi dan mencermati lebih dalam,” tegas Kaharuddin.

Ia juga menekankan bahwa rapat koordinasi ini telah membuka jalan keluar dari kebuntuan komunikasi antara eksekutif dan legislatif. “Inti dari interpelasi ini sebenarnya adalah kebutuhan akan komunikasi yang terang. Dan tadi Wali Kota sudah menyampaikan bahwa ke depan komunikasi akan diperbaiki,” katanya.

Sebagai bentuk komitmen bersama, DPRD dan Pemerintah Kota Parepare sepakat untuk menggelar rapat koordinasi rutin setiap tiga bulan, di luar rapat khusus yang membahas enam materi interpelasi. “Kami anggap interpelasi ini sudah selesai secara formal, tapi tetap akan ditindaklanjuti oleh Wali Kota dalam bentuk pencermatan dan evaluasi kebijakan,” tutup Kaharuddin.

Sementara itu, Wali Kota Parepare dan Wakil Wali Kota Parepare enggan memberikan komentar panjang usai pertemuan tersebut. Saat dimintai tanggapan, Wakil Wali Kota Hermanto hanya menjawab singkat, “Bicara sama Pak Ketua,”ujarnya berlalu.(*)

 

 

Pos terkait