Pemkab Maros Gelar Musrembang Kedua di Kecamatan Bontoa

MAROS, KILASSULAWESI – Bupati Maros H.A.S Chaidir Syam menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) ditingkat Kecamatan Kedua di Kecamatan Bontoa, Maros, Selasa (06/01/2023).

Dalam kegiatan ini telah turut hadir mendapingi Bupati Maros yakni, Wakil Bupati Maros, Hj. Suhartina Bohari, Ketua DPRD Maros, H. Andi Patarai Amir, Anggota DPRD Maros, Andi Rijal Abdullah, H. Rahmat Hidayat, H. Muhammad Nasir, H. Yusuf Damang dan H.A Syarifuddin Puang Esa, Camat Bontoa, Lurah dan Kepala Desa.

Sektor pendidikan, kesehatan dan pengembangan menjadi topik utama yang dibahas dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros.

Bupati Maros, H.A.S Chaidir Syam dalam sambutannya mengatakan, sudah tercantum dalam kerangka struktur se-Kabupaten Maros dan semuanya rata.

“Jadi kalau paling utama masih kepada pendidikan, lalu kepada kesehatan, dan juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM),”kata Chaidir Syam.

Dirinya juga mengakui, bahwa ada tiga pokok persoalan yang kini masih menjadi program prioritas yang akan dijalani Pemkab Maros.

“Lalu selanjutnya baru infrastruktur, seperti sarana pendidikan, terutama penanganan air bersih yang sudah menjadi persoalan masyarakat Bontoa. Kami sudah menyiapkan anggaran untuk menambah dan juga membangun infrastruktur agar kebetuhan air bersih di beberapa kelurahan dan desa bisa terpenuhi,”jelas Chaidir Syam.

Ia menjelaskan, Musrenbang tingkat kecamatan merupakan salah satu momentum yang penting dalam rangka penyusunan RKPD tahun 2024 Kabupaten Maros untuk mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah sampai dengan tahun 2026.

“Musrenbang tingkat kecamatan merupakan rangkaian proses strategis yang dibangun sebagai wahana untuk berdiskusi, melakukan tukar pikiran dan pendapat serta bersepakat antar pemangku kepentingan, baik pemerintah, akademisi, swasta, maupun masyarakat untuk memberikan usulan pembangunan secara langsung,”kata Chaidir Syam.

Dengan proses ini, lanjut beliau, pendekatan pembangunan yang dilakukan di daerah tidak hanya sekadar mengedepankan aspek top down planning, melainkan juga mengakomodir masukan dan pemikiran-pemikiran positif dari bawah atau lebih dikenal dengan bottom up planning untuk menjadi rencana kerja pemerintah daerah tahun 2024 sesuai dengan prioritas.

“Ya harapannya warga dan para stakeholder di wilayah Kecamatan Bontoa sama-sama memberikan masukan yang konkret, prioritas, dan faktual, yang memang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Supaya bisa jadi penyelesaian masalah utama. Kan program prioritas yang harus dilakukan dulu mudah-mudahan selesai. Harus matching dulu antara usulan dan target progam,” jelas Beliau.

Lebih lanjut Chaidir menjelaskan, konsep pembangunan Daerah atau Kabupaten Maros yang telah dicanangkan meliputi beberapa jenis aspek pembangunan.

“Di antaranya peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan kesempatan kerja dan lapangan berusaha, perbaikan akses dan kualitas pelayanan publik, serta peningkatan daya saing daerah,”kata Chaidir.

Namun di tengah proses pembangunan selama ini, masih ditemukan beberapa kendala dalam pencapaian konsep tersebut.

“Seperti belum optimalnya pembangunan SDM, masih terdapatnya kasus stunting, belum optimalnya daya saing produk lokal dan potensi pariwisata, serta permasalahan data administrasi kewilayahan dan beberapa permasalahan lainnya,” papar Beliau.

Atas hal itu, melalui forum Musrembang ini Ia harapkan agar seluruh usulan yang disampaikan dari masyarakat dapat memberikan hasil yang baik demi pembangunan di Kabupaten Maros, khususnya di Kecamatan Bontoa.

“Output dan outcome yang diharapkan dari pelaksanaan pembangunan adalah SDM unggul, penguatan perekonomian daerah, peningkatan konektivitas infrastruktur dan atau kualitas lingkungan, serta birokrasi yang efektif dan efisien. maka dalam rangka pencapaian tujuan baik tersebut, kita semua berkumpul pada forum yang berbahagia ini untuk mempertemukan antara konsep pembangunan pemerintah dengan kebutuhan warga,”jelas Chaidir Syam.

Pembangunan yang efektif dan efisien, kata Beliau, harus sesuai dengan kebutuhan warga dan potensi kearifan lokal.

“Sehingga keluaran dari pembangunan nanti bisa tepat sasaran dan manfaat yang akhirnya dapat berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat itu sendiri,”tutup Chaidir Syam. (*)

Pos terkait