PAREPARE, KILASSULAWESI — Proyek jembatan kembar di Jalan Suaka Alam Lestari, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat telah diresmikan Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, Senin 20 Maret 2023, di HUT Kota Parepare Ke-63.
Namun, nyatanya proyek melalui Bantuan Keuangan Pemprov Sulsel TA 2021 sebesar Rp 10 miliar dan TA 2022 sebesar Rp 30 miliar itu tak kunjung rampung dikerjakan. Bahkan, malah mendapat suntikan dana segar melalui APBD Parepare senilai Rp 2,9 Miliar untuk pekerjaan beberapa item.
Sebelumnya, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman menuturkan, pemerintah provinsi mengalokasikan Rp 30 Miliar bantuan keuangan TA 2022 kepada Pemerintah Kota Parepare untuk pembangunan jembatan kembar jalan lingkar tengah.
“Alhamdulillah, kita meresmikan jembatan kembar yang dibangun melalui Bantuan Keuangan Pemprov TA 2022. Jembatan ini nantinya berfungsi untuk mengurai kemacetan di poros nasional Makassar – Parepare Jembatan Sumpang Minangae,” ungkapnya kalah itu.
Hadirnya jembatan ini juga mendukung jalan lingkar tengah (Swaka Alam Lestari-red) yang dibangun melalui bantuan keuangan Provinsi TA 2021 kepada Pemkot Parepare senilai Rp 10 Miliar. “Kita mengapresiasi Pemkot Parepare atas komitmennya menyelesaikan pembangunan melalui bantuan keuangan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, kata dia, bahwa hadirnya akses jembatan ini juga untuk mengurangi load traffic dalam Kota Parepare.”Kita harapkan hadirnya jalan dan jembatan ini dapat menjadi akses alternatif masyarakat, yang nantinya dapat memacu perekonomian masyarakat,” tuturnya.
Ketua Indonesian Care (INCARE) Kota Parepare, Andi M Ilham Abidin mengaku heran dengan kondisi tersebut. “Ini Jembatan sudah diresmikan tapi orang disana masih bekerja. Apakah memang itu perencanaannya dua tahap atau hanya satu tahap. Ini harus jelas sampai sekarang itu belum selesai, baru sebahagian yang sudah di cor platnya dan berimplikasi pada jalannya denda,” kata Andi M Ilham.
Andi pun menduga proyek jembatan tersebut terdapat beberapa indikasi kesalahan perencanaan. Seperti perencanaan desain dan petunjuk teknis (juknis). Padahal, kata Andi, pembangunan jembatan itu dalam pemantauan Balai Besar Wilayah Air (BBWS) Pompengan Jeneberang. Selain itu beberapa poin terindikasi tidak sesuai juknis pelaksanaan. “Masa jembatan dicor pake moleng, seharusnya pake readymix,” paparnya.
Senada juga diutarakan, Ketua Laskar Indonesia Sofyan Muhammad dimana dirinya menyoroti alasan penambahan anggaran karena terjadi selisih data boring dan data sondir dengan kondisi di lapangan hingga mencapai 5-7 meter. Bahkan, dari hasil temuanya kontraktor, timpal Sofyan, beralasan membutuhkan dana untuk penambahan anggaran karena selisih tersebut. “Dan parahnya, DPRD Kota Parepare sudah ketok palu untuk penambahan anggarannya. Yang jadi pertanyaan, perencanaan ini kan di asistensi oleh PPK, kenapa tidak dari awal dibuktikan tim perencanaan menggunakan data sondir dan data boring. Kenapa tidak di klarifikasi oleh PPK, atau jangan langsung menerima saja data itu,” katanya.
Maka kesalahan sesungguhnya diduga kuat ada di PPK karena tidak mengklarifikasi dari pihak ketiga (perencana-red) untuk mengambil data sondir sebagaimana mestinya. “Karena disitu pernah ada proyek Tonrangen River Side sama dengan Jembatan Kembar ini. Bisa saja datanya ini (jembatan river side) na’pake ke sana (jembatan kembar), karena data sondir dan data boring itu tidak murah, nilainya sampai ratusan juta,” ujarnya, Jumat, 28 April 2023.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Parepare, Rudi Najamuddin memastikan akan melakukan kunjungan ke lokasi jembatan kembar tersebut untuk melihat progres pembangunannya. Legislator PPP itu mengaku dewan akan berkunjung ke beberapa titik lokasi proyek yang ada di Kota Parepare untuk memastikan progresnya sudah sejauh mana.(*)
