PAREPARE, KILASSULAWESI– Jaringan Masyarakat Pemerhati (JMP) Kota Parepare yang terdiri atas sejumlah komponen masyarakat terbentuk. Hal itu, tak lepas dari sebuah keresahan lintas komponen terkait permasalahan yang terjadi, salah satunya terkait dugaan aset-aset Pemerintah Kota Parepare.
Raibnya beberapa aset daerah tentunya akan berdampak pada hilangnya pendapatan daerah. Hal itu dibahas secara umum atas berakhirnya masa jabatan Taufan Pawe sebagai Wali Kota Parepare. Dalam pertemuan itu, dihadiri Ketua dan perwakilan LPKPK, Amran Ambar dan Jamaluddin AT, Rosdar,
Ketua dan anggota LIRA, Ruslan Amir dan Hisbullah, Ketua LSM Fokus, Mu’tashim Ary Fasieh dan Mulyadi serta Wakil Ketua I KKJ, Skor Jeny. Selain itu, turut hadir mantan Anggota DPRD Kota Parepare, HA Rahman Saleh, Sabtu, 11 November 2023 di Cafe D’Coner.
” Kita ingin mencari solusi agar Parepare tak terpecah, dari pihak-pihak yang saat ini mengklaim merasa disalimi. Itu untuk menghindari fitnah, katakan yang benar kalau benar, dan ungkapkan salah jika itu sebuah kesalahan,” ungkap mantan Kadis Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Parepare, Amran Ambar.
Amran Ambar mengaku terpanggil dengan beberapa kabar terkait raibnya aset pemkot yang hilang dan itu sangat mudah ditemukan. Contoh, video CCTV yang viral terkait aset yang diambil saat serah terima jabatan, jet sky pengadaan 2018 yang tak penah digunakan. “Moga itu bisa dikembalikan, secara moralitas. Tak usah melihat kepermukaan,”katanya.
Permasalah dum kendaraan dinas, kata Amran Ambar, itu hanya sekali dilakukan pejabat. Dimana, banyak kendaraan dinas yang belum dikembalikan. Termasuk korupsi anggaran dinas kesehatan Rp6,3 miliar. “Soal dana dinkes, sayalah orang yang membongkarnya akibat adanya pembiaran. Masa belum ada barangnya, anggarannya sudah ada,”beber mantan Kepala BKD Pemkot Parepare itu.
Makanya, agar lebih memperjelas kondisi yang terjadi dirinya mengajak untuk melangkah lebih jauh. ” Kalau APH disini tak mampu memberikan kejelasan, apa salahnya melangkah lebih jauh dengan bertanya ke KPK atau Mabes Polri dengan berbagai dugaan yang terjadi di Parepare,” tegasnya. “Hindar fitnah, gibah dan jangan lemah menindaklanjuti persoalan yang selama ini merugikan masyarakat,”ungkapnya.
Senada disampaikan, HA Rahman Saleh dimana dengan hadirnya JMP Parepare akan lebih menghidupkan organisasi kemasyarakatan dalam memantau kinerja pemerintah. Sebuah kenyataan, bahwa apa yang dilakukan selama ini bukanlah sebuah bentuk sakit hati.
Dia pun mencontohkan, kondisi reformasi 98 dimana banyak aktifis diculik dan dinyatakan hilang sehingga dibentuk komisi orang hilang oleh KONTRAS. “Maka dengan kondisi di Parepare bisa dibentuk hal lain seperti komisi barang hilang, soalnya banyak asset pemkot tidak jelas rimbanya dan baru diserahkan setelah viral,”bebernya. “Persoalan eksternal mau pun dalam internal pemerintah. Maka perlu ada sinergitas, kerja perlu jelas. Dan jangan ada fitnah,”ujarnya.
Tak sampai disitu, Rahman Saleh juga mencotohkan, kobdisi Mes Pemkot Parepare di Jakarta. “Disana banyak mobil mewah dan tidak jelas. Maka pihak aset perlu memberikan keterbukaan informasi. Tujuannya, agar ada transparansi dan akuntabilitas. Supaya Pj Wali Kota tak punya beban. Jangan sampai, dengan kondisi saat ini seolah-olah Pj ditunggangi dan bikin gaduh,” bebernya.
Kondisi terkini, ada upaya dari pihak-pihak yang merasa dizalimi untuk mendegradasi Penjabat Wali Kota Parepare, karena tak mampu dikendalikan. Bahkan dengan mendesak ke PJ Gubernur Sulsel dievaluasi. “Maka dengan dukungan NGO yang ada di Parepare, atas kehadiran Pj Wali Kota Parepare akan menjadi perhatian juga bagi kemendagri,”ungkapnya.
Ketua LSM Fokus, Mu’tashim Ary Fasieh berharap pula agar JMP Parepare sebagai bagian pelengkap Forum Masyarakat Bahagia (FMB) dengan tujuan utamanya ingin melihat Kota Parepare jauh lebih baik. “Maka memang perlu ada korelasi, apa lagi bergabungnya pak Amran Ambar. Jangan bebankan persoalan ke Pj Wali Kota Parepare yang baru,”tutupnya.(*)
