KPU Bantah Berkurangnya Suara PPP di Dapil Jakarta II di MK

JAKARTA, KILASSULAWESI– Klaim mengenai pengurangan 6.360 suara dari total perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk pemilihan anggota DPR RI di Daerah Pemilihan DKI Jakarta II adalah tidak benar dan tidak memiliki dasar hukum.

Hal ini disampaikan oleh Muhammad Misbah mewakili KPU selaku Termohon dalam sidang yang dipimpin oleh Arief Hidayat dengan didampingi oleh Anwar Usman dan Enny Nurbaningsih. Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Nomor 02-01-17-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 ini diajukan oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Bacaan Lainnya

Lebih lanjut, KPU menyebut perolehan suara yang ditetapkan di Dapil DKI Jakarta II adalah 61.122 suara, bukan 74.107 suara seperti yang didalilkan oleh PPP. Tidak hanya itu, PPP juga salah dalam mendalilkan perolehan suara Partai Garuda yang ditetapkan oleh KPU. Dalam dalilnya, PPP menyatakan bahwa perolehan suara Partai Garuda di Dapil DKI Jakarta II yang ditetapkan oleh KPU adalah 6.420 suara.

Padahal, perolehan suara Partai Garuda yang ditetapkan oleh KPU adalah 3.709 suara, bukan 6.420 suara sebagaimana didalilkan PPP dalam permohonannya.
“Perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon di Dapil DKI Jakarta II adalah 61.122 suara, bukan 74.107 suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon.

Tidak hanya itu, pemohon juga salah dalam mendalilkan perolehan suara Partai Garuda yang ditetapkan oleh Termohon. Dalam dalilnya, Pemohon menyatakan bahwa perolehan suara Partai Garuda di Dapil DKI Jakarta II yang ditetapkan oleh Termohon adalah 6.420 suara.

Padahal, perolehan suara Partai Garuda yang ditetapkan oleh Termohon adalah 3.709 suara, bukan 6.420 suara sebagaimana didalilkan Pemohon dalam permohonannya,” ungkap Misbah dalam sidang yang digelar di Ruang Sidang Panel 3 pada Senin, 13 Mei 2024, kemarin.

Menurut KPU, berdasarkan formulir D. Hasil Kecamatan, D. Hasil Kabupaten/Kota, dan D. Hasil Provinsi Dapil DKI Jakarta II, perolehan suara PPP dan Partai Garuda yang benar adalah PPP memperoleh 61.122 suara dan Partai Garuda memperoleh 3.709 suara.

Atas jawaban yang telah dijelaskan, termohon memohon kepada Mahkamah agar dalam eksepsi menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Termohon. Dalam pokok perkara, KPU meminta Mahkamah menolak seluruh permohonan Pemohon serta menyatakan benar Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024.

Sementara itu, dalam persidangan, Bawaslu memberikan keterangan bahwa selama pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi, berdasarkan laporan hasil pengawasan (LHP) Bawaslu Kota Jakarta Pusat dan Bawaslu Kota Jakarta Selatan, serta Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, tidak terdapat laporan dan temuan pelanggaran Pemilu dalam tahapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Provinsi DKI Jakarta.

“Selama pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitugan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi, berdasarkan laporan hasil pengawasan (LHP) Bawaslu Kota Jakarta Pusat dan Bawaslu Kota Jakarta Selatan, serta Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, tidak terdapat Laporan dan Temuan pelanggaran Pemilu dalam tahapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Provinsi DKI Jakarta,” ungkap Sakhroji mewakili Bawaslu.

Bawaslu menyebut bahwa Bawaslu Kota Jakarta Selatan, telah menjalankan tugas melakukan pengawasan tahapan rekapitulasi tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan. Pada pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tidak ada keberatan maupun catatan kejadian khusus yang disampaikan oleh saksi dari PPP yang hadir.

Sebelumnya, dalam sidang pendahuluan, Pemohon mengemukakan bahwa terjadi perpindahan suara Pemohon di Dapil DKI Jakarta II kepada Partai Garuda sebanyak 6.360 suara yang diakibatkan oleh kesalahan penghitungan oleh Termohon (Komisi Pemilihan Umum), sehingga perolahan Partai Garuda yang semula sebesar 60 suara, bertambah menjadi 6.420 suara.

Di sisi lain, perolehan suara Pemohon yang semula sebesar 80.467 suara berkurang secara tidak sah menjadi 74.107 suara. Berdasarkan dalil yang disampaikan, Pemohon meminta MK untuk mengabulkan Permohonannya dengan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 dan menetapkan hasil perolehan suara Pemohon dan Partai Garuda yang benar menurut Pemohon.(*)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *