BONE–Fraksi PKB dan Nasdem menyinggung hubungan eksekutif dan legislatif yang belakangan ini terlihat kurang harmonis saat rapat paripurna DPRD Kabupaten Bone tentang penyampaian pandangan akhir fraksi fraksi terhadap rancangan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Dua fraksi ini mendorong pentingnya sinergitas sehingga tugas tugas pemerintahan kedepan bisa lebih baik lagi.
Juru bicara Fraksi PKB, Farel Adywansya ST saat membacakan pandangan akhir fraksinya menegaskan pentingnya komunikasi yang baik antara eksekutif dan legislatif. Salah satunya fokus pada peningkatan kinerja dan profesional dalam menjalakan tugas.
“Kita berharap sinergitas eksekutif dan legislatif kedepan bisa lebih baik lagi. Sehingga tugas tugas pemerintahan kedepan bisa berjalan dengan baik,” kata Farel.
Catatan penting lainnya dari fraksi PKB adalah terkait pelaksanaan program pemerintah daerah.
“Kami meminta semua pihak agar setiap kegiatan tidak hanya fokus pada pemenuhan kewajiban tapi outputnya bisa dirasakan masyarakat,” tegas Farel.
Selanjutnya kata Farel, pentingnya dilakukan monitoring agar ditahu kelemahan program yang dijalankan.
“Sehingga pelaksanaan APBD tidak hanya melihat anggaran terserap tetapi sejauh mana program itu bisa menyentuh masyarakat. Sehingga penilaian negatif masyarakat bahwa selama ini program yang dijalankan hanya pemborosan anggaran,” pungkasnya.
Diakhir pandangannya, Fraksi PKB menyatakan menerima pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024.
Fraksi Nasdem melalui juru bicaranya Abulkhaeri juga menyinggung pentingnya sinergitas antara eksekutif dan legislatif.
“Kami berharap kedepan penguatan sinergi legislatif dan eksekutif,” pungkas politisi Nasdem ini.
Fraksi Nasdem juga mengapresiasi capaian Pemda Bone yang berhasil meraih predikat WTP.
“Ini merupakan bukti nyata komitmen tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Kami berharap ini diiringi peningkatan layanan publik dan efektifitas anggaran,” tukasnya.
*
