Parepare dalam Cengkeraman Tim Pemenangan: Ancaman Kroniokrasi terhadap Demokrasi Lokal

Dalam demokrasi, kemenangan seharusnya menjadi pintu masuk bagi perubahan bukan awal dari degradasi. Namun di Kota Parepare, justru yang terjadi adalah sebaliknya, tim pemenangan yang dahulu mendongkrak elektabilitas kini menjadi kekuatan informal yang menggerogoti akuntabilitas.

Catatan: Redaksi

Bacaan Lainnya

Mereka bukanlah bagian dari struktur resmi pemerintah. Namun dengan mengatasnamakan kedekatan dengan kekuasaan, kelompok ini bergerak mempengaruhi kebijakan, memonopoli akses informasi, bahkan mengintervensi hubungan antara media dan institusi publik.

Tanpa mandat rakyat, tanpa kewenangan hukum, mereka bertindak seolah-olah mewakili pemerintah. Ketika ruang diskusi dan kritik dibatasi atas nama loyalitas kepada tim ini, yang lahir bukan pemerintahan yang sehat, melainkan ekosistem kuasa bayangan di mana siapa yang paling setia, bukan siapa yang paling layak, yang diberi ruang dan anggaran.

Tokoh masyarakat parepare, HA Rahman Saleh yang menyikapi sebuah pemberitaan dari media inj menyampaikan kegelisahannya dengan terang “Pemerintahan yang baik itu mengedepankan transparansi dan akuntabilitas, bukan alergi terhadap kritik.” Ia menyayangkan praktik eksklusifitas informasi dan pembatasan kerja sama terhadap media kritis yang dilakukan oleh mereka yang merasa berhak atas warisan kemenangan pemilu.

Menurutnya, ini adalah pelecehan terhadap fungsi pers dan bentuk penyalahgunaan anggaran rakyat. Lebih lanjut, Rahman mengingatkan pentingnya meneladani sosok Ali Sadikin, yang justru mendanai media agar bisa mengkritiknya secara terbuka. Bagi Bang Ali, kekuatan seorang pemimpin terlihat dari keberanian menghadapi kritik. Bukan menghindarinya dengan barikade loyalitas semu. “Kalau hanya media yang bisa dikendalikan yang diberi anggaran, itu bukan pembinaan, tapi pembungkaman.”

Maka publik Parepare patut bertanya, lanjutnya, jika pemerintah tidak sedang memimpin, dan kelompok tak terpilih yang justru mengatur arah relasi komunikasi publik, kepada siapa sebenarnya kuasa dijalankan? Jika kekuasaan berada di tangan mereka yang tak bisa diuji, tak bisa dimintai pertanggungjawaban, dan tak menerima kritik itu bukan demokrasi. Itu manuver kuasa tanpa mandat.(*)

 

Pos terkait