PAREPARE– Dalam inspeksi lapangan yang dilaksanakan Komisi III DPRD Kota Parepare ke kawasan PT Pelindo Regional Parepare, Jumat, 7 Agustus 2026 membuka borok lama. Dimana pendapatan parkir dari aset milik Pemkot jauh dari potensi, sementara kemacetan di luar pelabuhan makin semrawut.
Koordinator Komisi III Yusuf Lapanna menegaskan agar pemerintah tidak membiarkan aset daerah dikelola pihak ketiga dengan setoran minim. “Bagaimana mengoptimalkan potensi daerah, jangan dimanfaatkan orang yang tidak berkepentingan, karena itu merugikan pemerintah daerah, khususnya pendapatan parkir,” tegasnya.
Komisi III menyoroti lahan parkir milik Pemkot seluas 2.500 meter persegi yang hanya menghasilkan Rp4 juta per bulan. Angka ini kontras dengan informasi penawaran kerja sama dari Pelindo yang bisa mencapai Rp200 juta per tahun.
Ketua Komisi III Hamran Hamdani mengingatkan agar peningkatan PAD tidak mengorbankan masyarakat yang menggantungkan hidup dari parkir pelabuhan. Temuan lain, sopir angkutan umum enggan masuk pelabuhan karena harus langsung membayar parkir meski belum dapat penumpang. Akibatnya, kendaraan menumpuk di luar, memicu kemacetan. DPRD mengusulkan evaluasi mekanisme pembayaran agar lebih adil.
Komisi III juga mempertanyakan selisih besar antara biaya parkir yang dibayar sopir di lapangan dengan setoran ke kas daerah. DPRD berencana memanggil pihak ketiga pengelola parkir dalam RDP lanjutan untuk membuka mekanisme penerimaan secara transparan.
Selain parkir, DPRD menyoroti aktivitas bongkar muat pasir dan kerikil di Cappa Ujung yang menimbulkan debu, lalu lintas truk, dan keresahan warga. Kompensasi kebersihan dari aktivitas itu masih akan diverifikasi.
Meski banyak sorotan, DPRD mengapresiasi capaian PAD parkir 2026 yang hingga Juli sudah Rp1,1 miliar dari target Rp2 miliar. Dengan tren ini, DPRD optimistis bisa tembus Rp1,8–Rp1,9 miliar hingga akhir tahun.
Inspeksi lapangan dipimpin Koordinator Komisi III Yusuf Lapanna bersama Ketua Komisi III Hamran Hamdani itu diikuti anggota komisi, serta didampingi Kepala Dinas Perhubungan Fitriani, Kepala Satpol PP Andi Ulfa Lanto, jajaran kepolisian, dan diterima Koordinator Operasi Senior PT Pelindo Parepare Burhan Bustan.(*)
