PAREPARE– Di tengah sorotan publik terhadap lemahnya penegakan hukum, Jaringan Oposisi Loyal (JOL) menggelar rapat koordinasi strategis bersama elemen pemuda dan mahasiswa Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar) di Kota Parepare, Jumat, 5 September 2025, sore ini.
Forum tertutup yang berlangsung pukul 15.13 Wita itu memunculkan dua isu krusial yang dinilai telah menggerogoti sendi sosial dan ekonomi masyarakat, peredaran sabu yang masif dan praktik pasar gelap BBM bersubsidi yang disebut telah dikuasai jaringan mafia.
Dalam diskusi yang berlangsung intens, peserta rapat menyuarakan kekhawatiran atas skala peredaran narkoba jenis sabu di wilayah Sulselbar. “Ini bukan lagi level eceran. Ada kartel besar yang bermain, dan kami menduga ada oknum aparat yang membekingi,” ungkap Fadil Syarif selaku salah satu peserta.
Pernyataan itu disambut dengan keprihatinan mendalam, mengingat dampak narkoba yang kian merusak generasi muda dan memperlemah ketahanan sosial.
Isu kedua yang tak kalah genting adalah penyelundupan BBM bersubsidi. Bahkan mahasiswa asal Sulbar yang turut hadir menyebut, mafia BBM telah menguasai rantai distribusi dari SPBU hingga pasar gelap. “Ini bukan permainan kecil. Ada aktor-aktor kuat di belakangnya, dan mereka kebal hukum,” tegasnya.
Rapat tersebut menghasilkan dua tuntutan strategis yang ditujukan langsung kepada Kapolda Sulsel dan Kapolda Sulbar.
1. Membongkar jaringan bandar sabu, termasuk mengusut dugaan keterlibatan oknum aparat yang melindungi bisnis haram ini.
2. Menghentikan praktik penyelundupan BBM bersubsidi, serta menindak tegas aktor-aktor besar yang selama ini lolos dari jerat hukum.
Koordinator JOL, Abidin menegaskan komitmen pihaknya untuk mengawal isu ini hingga tuntas. “Jika penegakan hukum berjalan setengah hati, kami akan buka data tambahan dan bongkar siapa saja yang terlibat,” ujarnya.
Sumber internal JOL mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat, mereka akan membentuk tim monitoring independen untuk menginvestigasi pola distribusi narkoba dan BBM bersubsidi di Sulselbar. Tim ini akan menyusun laporan publik sebagai bentuk kontrol sipil terhadap institusi penegak hukum dan distribusi energi.
Langkah ini menyusul rangkaian aksi dan diskusi sebelumnya yang telah dilakukan JOL bersama Pertamina Patra Niaga Sulawesi di Parepare, membahas transparansi distribusi BBM, serta aksi protes terhadap dugaan pengoplosan BBM subsidi dan non-subsidi.(*)
