KILASSULAWESI.COM, POLMAN — Pasca dilantik kurang lebih seminggu yang lalu menjabat Ketua DPRD Polman H Jupri Mahmud SE akan melakukan kerja dewan kerja dengan menjalankan Tugas dan Fungsi (Tupoksi) sebagai wakil rakyat. Sebagai wakil perpanjangan tangan DPRD, yakni Fungsi Pengawasan, Legislasi dan Bugeting yang diungkapkan saat ditemui diruang kerjanya belum lama ini.
Alumni lulusan Universitas Trisakti jurusan Ekonomi Akuntasi tahun 2006 ini mengatakan, sebagai wakil rakyat dirinya akan mengabdikan diri untuk rakyat dengan menyerap segala aspirasi dan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat.
“Kita ini sebetulnya adalah wakil rakyat dan apa yang kita kerjakan itu adalah harus menempatkan posisi dan tugas kita yakni sebagai Pengawasan dan kontrol atas kerja kerja eksektutif dibidang pemerintahan, selain itu internal kita juga perlu pembenahan. Apalagi sekarang ini ada kerja yang harus diselesaikan yakni tatib dewan yang harus segera diselesaikan. Belum lagi pembahasana Anggaran Tahun 2020 sudah dekat,”ungkapnya.
Lebih jauh, kata Jufri, semua itu harus mampu diselasaikan dan ini merupakan tantangan dan pekerjaan rumah kita sebagai Ketua DPRD. Belum lagi, dari 44 anggota dewan harus selaras. Eksekutif pun harus sinergi dari program, dan disinilah fungsi kita akan ditempatkan yakni legislasi dan bugeting harus difungsikan dimana sebagai Bugeting anggaran harus bisa kita tempatkan program pemerintah yang pro rakyat. “Ini harus kita kawal, bila mana anggaran pembagunan yang dibangun pemerintah tidak pro rakyat semestinya harus diperjuangkan,”timpalnya.
Menurut pria kelahiran Kecamatan Luyo itu mengatakan, sebagai ketua DPRD tidak perlu memikirkan lagi apa warnamu dan dimana daerah pemilihanmu. Akan tetapi, menjadi Ketua harus bisa memimpin 44 anggota DPRD dan bagaimana bisa meramu menyatukan semua persepsi teman di dewan. Dan apa yang kita rumuskan bisa sampai ke masyarakat dan tepat sasaran sebagai mana fungsi dan tujuannya.
Disinggung masalah pembangunan, kata Jufri, untuk saat ini pembangunan sudah bagus, hanya saja perlu ditingkatkan dimana harus ada pemerataan pembangunan dan berkeadilan. ” Jadi jangan kita membangun itu hanya bagi kelompok tertentu saja yang kita sentuh, melainkan harus diratakan dari segi pembangunan baik dari infrastruktur maupun SDM. Semua harus merata, yang jelas program pemerintah harus pro rakyat dan merata serta berkeadilan,”tegasnya.(win/ade)
