Kado Pahit dan Tamparan Keras Diakhir Masa Jabatan Wali Kota, Pertanggungjawaban APBD TA 2022 Ditolak Tiga Fraksi di DPRD Parepare

Gedung DPRD Kota Parepare

PAREPARE, KILASSULAWESI– Tiga dari enam fraksi menolak Laporan Keterangan Pertanggungjawaban APBD Parepare tahun anggaran 2022. Penolakan itu pun menjadi kado buruk dan tamparan keras jelang akhir masa jabatan Wali Kota Parepare Taufan Pawe selama kurang lebih dua periode menjabat kepala daerah.

Hal itu terungkap, setelah Rapat Paripurna batal digelar di gedung DPRD Kota Parepare, beberapa waktu lalu. Ketiga fraksi yang menolak Laporan Pertanggungjawaban tersebut yakni, Fraksi NasDem, Fraksi Gerindra dan Fraksi Persatuan Bintang Demokrasi terdiri atas PDI Perjuangan, PPP serta PBB. Sedangkan tiga fraksi yang menyetujui yakni fraksi Golkar, Demokrat dan fraksi Amanat Kebangkitan Rakyat Indonesia.

Bacaan Lainnya

Salah satu anggota Fraksi Persatuan Bintang Demokrasi, Rudy Najamuddin membeberkan kondisi tersebut saat ditemui diruang kerjanya. Legislator PPP itu menjelaskan, fraksinya tidak secara keseluruhan menolak laporan pertanggungjawaban APBD 2022.

Tapi memang ada hal yang mendasar menjadi patokan penolakan, dengan dasar tak semua programnya baik. Dia mencontohkan terkait devisit, apakah kita harus menerima kondisi itu.

Fraksi Persatuan Bintang Demokrasi dengan tegas menolak. ” Ada 19 item yang menjadi dasar penolakan. Diantaranya pada pengadaan barang dan jasa, dimana dalam pengelolaannya itu tanpa surat perintah pencairan dana (SP2D) dan surat perbendaharaan negara (SPN) artinya tidak ada uangnya. Hal inilah salah satu yang menjadikan daerah kita devisit, dan jika itu kita terima artinya ada kerjasama dengan kami dengan melakukan kesalahan,” jelasnya, Senin, 7 Agustus 2023.

Devisit daerah mencapai Rp 80 miliar lebih, karena OPD tak mematuhi peringatan DPRD untuk tak melelang proyek yang tak memiliki anggaran. Terjadinya inflasi di Kota Parepare itu disebabkan karena dana infrastruktur bagi daerah untuk tergunakan pada proyek pelataran masjid terapung, dampaknya parepare menjadi daerah nomor satu inflasi di Sulsel. “Dana inflasi dialihkan ke hal lain, artinya ada salah penggunaan anggaran. Masa kita mau setujui,”ungkapnya.

Lanjutnya, ada bantuan bencana alam dari yang dianggarkan Rp 8 miliar yang direalisasikan cuma Rp 4,3 miliar artinya ada Rp 3,7 miliar yang tak dibelanjakan. Sedangkan faktanya, masih banyak masyarakat minta dibantu dan tak dibantu. Ada lagi, dana hibah yang ditolak karena tidak berdasarkan kelayakan dan kepatutan untuk ormas. ” Ada ormas yang namanya persaudaraan haji dibantu dana hibah Rp 75 juta. Ini orgnisasi orang kaya, harusnya yayasan yang peduli orang miskin itu baru tepat,”katanya.

Selanjutnya, kinerja keuangan yang tidak baik. Contoh, mereka menggunakan anggaran jembatan kembar, pelataran masjid terapung untuk proyek lain, artinya belanja tak sesuai peruntukannya. Temuan atas mekanisme pengembalian dana BOS terhadap 42 sekolah dasar, dimana lucunya inspektorat memerintahnya menyerahkan ke kas daerah.

Belum lagi, sebanyak kurang lebih 200 CPNS Tahun 2021 belum terima SK 100 persen sampai saat ini. Kebijakan itu menyusahkan mereka yang sudah semestinya terangkat menjadi ASN. Kegiatan rumah impian dengan anggaran Rp 5,3 miliar, hingga saat ini belum tuntas dan juga tak ada uangnya. “Makanya kita meminya atensi aparat penegak hukum (APH) atas kondisi tersebut. Atau adakah hukum yang bersifat khusus (lex specialis) bagi Kota Parepare, dibandingkan daerah lainnya,”tegasnya.

Belum lagi, lanjut Rudy, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang sesuai data tersebut jumlah warga miskinya sebanyak 40 ribu lebih. ” Artinya kita masih daerah termiskin jika mengacu DTKS, hal itu karena tidak pernah dilakukan perbaikan data dan keseriusan pemerintah guna membenahinya,” timpalnya. Maka, atas penolakan tiga fraksi di DPRD atas rapat paripurna yang dibatalkan tersebut. LKPj APBD TA 2022 itu menggunakan peraturan kepala daerah (Perkada) bukan peraturan daerah (Perda).

Implikasi dari penolakan pertanggungjawaban Wali Kota terhadap pelaksanaan APBD sangat luas. Wali Kota tentunya akan menggunakan kewenangan menerbitkan Perkada, tetapi draft Perkada harus lebih dulu diketahui Gubernur dan Mendagri. Sumber lain menyebut, Wali Kota Parepare sebenarnya tidak membutuhkan keputusan karena ini hanya rekomendasi saja.

Namun apapun itu yang sudah masuk ke DPRD tetap saja butuh dukungan politik. Karena DPRD merupakan lembaga politik yang mengambil sikap atas pelaksanaan APBD. Jadi tidak serta merta Pemkot boleh melakukan fait acomply dengan menyelesaikan laporan pertanggungjawaban itu tanpa pembahasan. Dewan melalui Banggar memiliki hak politik atas hal itu, dengan demikian dewan berhak menyampaikan penolakan atau menerimanya.(*)

 

 

 

 

 

 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *