JAKARTA, KILASSULAWESI– Ratusan kepala daerah terpilih dari berbagai wilayah mengikuti program retreat intensif di Akademi Militer (Akmil) Magelang. Selama tujuh hari, dari tanggal 21 hingga 28 Februari 2025, mereka akan menjalani pembekalan yang dirancang untuk mempersiapkan mereka dalam menjalankan tugas pemerintahan dengan efektif dan efisien.
Program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman menyeluruh tentang tugas pokok dan fungsi kepala daerah, serta kebijakan strategis pemerintah pusat. Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menyebutkan bahwa retreat ini bertujuan memberikan pembekalan kepada kepala daerah terpilih.
Pembekalan tersebut mencakup tugas pokok dan fungsi kepala daerah, kebijakan strategis pemerintah pusat, serta pemahaman tentang keamanan dan pertahanan negara. Berbagai pemateri dari kementerian dan lembaga terkait, termasuk Lemhannas, TNI, Polri, dan Kementerian Keuangan, akan memberikan paparan selama kegiatan berlangsung.
Kepala daerah juga akan mendapatkan pembekalan tentang Asta Cita, program strategis yang menjadi arah kebijakan nasional ke depan. Acara retreat ini hanya diikuti oleh kepala daerah yang telah ditetapkan sebagai pemenang dalam Pilkada 2024. Mereka yang masih berstatus sengketa di Mahkamah Konstitusi tidak diikutsertakan dalam kegiatan ini. “Kami mengikuti aturan. Mereka yang belum memiliki keputusan final tidak bisa diundang,” ujar Bima Arya.
Sebelum menuju Akmil Magelang, para kepala daerah dikumpulkan terlebih dahulu di Istana Kepresidenan Yogyakarta. Di sana, mereka mendapat arahan awal sebelum diberangkatkan ke Magelang. Setelah semua peserta tiba, mereka langsung menuju lokasi retreat dengan transportasi yang sudah disediakan.
Retreat ini juga memiliki agenda fisik yang cukup padat. Kepala daerah akan mengikuti latihan kepemimpinan berbasis militer yang dikemas dalam bentuk outbound. Menurut Bima Arya, kegiatan ini bertujuan untuk membangun mental kepemimpinan yang kuat bagi para kepala daerah.
Kegiatan retreat ini dijadwalkan berlangsung mulai 21 Februari hingga 28 Februari 2025. Setelah itu, para kepala daerah akan kembali ke daerah masing-masing untuk menjalankan tugas mereka. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian berharap pembekalan ini dapat membantu kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan dengan lebih efektif. (*)
