PAREPARE– Di tengah tantangan menurunnya pendapatan dari sektor pajak dan distribusi, Pemkot Parepare didorong untuk mengoptimalkan pelabuhan sebagai sumber alternatif Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pengelolaan pelabuhan oleh Pelindo disebut memiliki potensi tinggi, mengingat aktivitas bongkar muat yang rutin namun belum signifikan menyumbang PAD.
“Kalau tidak ada efeknya, sangat disayangkan. Apalagi rutinitas pelabuhan cukup tinggi. Maka perlu dicermati baik pihak Pelindo maupun Pemkot Parepare,” ujar pemerhati kebijakan daerah sekaligus mantan Wakil Ketua DPRD Parepare, Rahmat Sjamsu Alam, Sabtu, 19 Juli 2025 di Warkop 588.
Di tahun 2024, Parepare mencatat realisasi PAD sebesar Rp248 miliar, naik dari target Rp244 miliar. Sayangnya, pendapatan tertinggi justru berasal dari layanan kesehatan RSUD yang mencapai Rp189 miliar melalui skema BLUD.
Sebaliknya, sektor pajak daerah menurun dari Rp 43 miliar menjadi Rp42 miliar atau sekitar 96 persen. Sementara retribusi, hanya terkumpul Rp7,7 miliar dari target Rp8,2 miliar.
Rahmat menyoroti perlunya evaluasi menyeluruh terhadap OPD penghasil PAD setiap tiga bulan oleh DPRD dan Pemkot. Ia juga menekankan pentingnya peningkatan retribusi kebersihan seiring pertumbuhan kota dan beban layanan publik. “Semakin banyak warga, semakin tinggi aktivitas. Itu berarti pendapatan retribusi kebersihan juga harus naik,” tegasnya.
Situasi diperburuk dengan berkurangnya kontribusi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), yang di tahun 2024 hanya terealisasi Rp10 miliar dari target Rp13 miliar karena subsidi perumahan yang kini dinolkan.
Dana transfer dari pusat dan provinsi pun mengalami penurunan. Dari target Rp675 miliar, hanya Rp662 miliar yang terealisasi. Pemerintah daerah pun didesak untuk mencari sumber pendapatan lain di luar sektor tradisional.
“Wali Kota harus berani keluar mencari peluang baru yang bisa dibawa masuk ke daerah. APBN sendiri sedang menurun, jadi kita perlu strategi lokal yang lebih agresif,” tutup Ketua Partai Demokrat Parepare itu.(*)
