JAKARTA — Wacana perubahan skema program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari distribusi makanan langsung di sekolah menjadi pemberian uang tunai kepada orang tua siswa kembali mencuat. Usulan ini muncul di tengah sorotan publik terhadap sejumlah kasus keracunan makanan yang dialami siswa penerima MBG di berbagai daerah.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Charles Honoris, menjadi salah satu pihak yang mengusulkan agar skema MBG diubah. Ia menilai pemberian uang tunai kepada orang tua siswa bisa menjadi alternatif yang lebih aman dan fleksibel dalam menjamin asupan gizi anak-anak.
“Orang tua bisa lebih leluasa menyiapkan makanan bergizi untuk anak-anaknya. Bahkan opsi memberikan uang kepada orang tua murid layak dipertimbangkan,” ujar Charles dikutip dari sejumlah laman media siber.
Charles juga menyoroti lemahnya penerapan standard operating procedure (SOP) oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di lapangan. Ia menduga kasus keracunan yang terjadi di sejumlah daerah disebabkan oleh kelalaian dalam menjalankan SOP dari Badan Gizi Nasional (BGN).
Menurutnya, proses persiapan makanan MBG terlalu panjang dan berisiko. “Bahan baku disiapkan pukul 23.00, dimasak pukul 04.00, dibungkus pukul 07.00, dan baru dihidangkan pukul 11.00 hingga 12.00. Ini sangat rentan terhadap kontaminasi bakteri,” jelas Charles.
Menanggapi usulan tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa ide-ide alternatif sah-sah saja untuk disampaikan. Namun, ia menegaskan bahwa skema pemberian makan langsung di sekolah tetap menjadi pilihan terbaik menurut pemerintah dan BGN.
“Ide kan banyak, bukan berarti ide tidak baik. Tapi konsep yang sekarang dijalankan dianggap oleh pemerintah dan BGN sebagai yang terbaik untuk dikerjakan,” kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.
Prasetyo juga tidak menampik adanya catatan terhadap pelaksanaan program MBG, termasuk kasus keracunan yang terjadi. Ia memastikan bahwa pemerintah terbuka terhadap evaluasi dan perbaikan. “Kalau nanti ada catatan, ya kita akui dan kita perbaiki,” ujarnya.
Wacana perubahan skema MBG menjadi uang tunai membuka ruang diskusi lebih luas mengenai efektivitas dan keamanan program pemenuhan gizi nasional. Di tengah sorotan terhadap SOP dan pelaksanaan teknis di lapangan, publik menanti langkah konkret pemerintah dalam mengevaluasi dan memperbaiki program MBG agar tetap menjamin hak anak atas makanan bergizi yang aman dan layak.(*)
