MAJENE – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Majene telah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama jajaran pemerintah daerah dan seluruh kepala desa se-Kabupaten Majene berlangsung di ruang pola gedung DPRD Majene.
Tujuan RDP itu untuk membahas berbagai program kerja ke depan. Seperti rencana Kerja dan Program kerja desa tahun 2026 mendatang. Pada agenda tersebut menjadi momentum penting dalam penyelarasan arah pembangunan daerah dan setiap desa yang ada di kabupaten Majene.
Kali ini RDP dipimpin langsung Komisi I DPRD Majene Syaripudin yang membidangi pemerintahan. Hadir pula dalam rapat tersebut, Wakil Ketua komisi I Rismawati, serta para anggota komisi I lainnya. Selain itu dari pihak pemerintah daerah turut hadir Staf Ahli Bupati, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), serta seluruh kepala desa dan perangkat kepala desa se kabupaten Majene.
Dalam RDP itu, ketua komisi I, Sarifuddin dengan lantang menegaskan pentingnya sinkronisasi antara rencana kerja desa dengan prioritas pembangunan daerah agar bisa terwujud dengan baik segala program yang sudah direncanakan sebelumnya.
Mantan kades Paminggalan Kecamatan Sendana itu juga mengatakan desa merupakan pilar utama dalam mempercepat pemerataan pembangunan. Sehingga perencanaan program harus matang, terukur, dan sesuai regulasi yang ada.
Selain itu anggota DPRD Majene dari partai Demokrat itu juga menuturkan bahwa penyusunan RKP desa 2026 harus berbasis kebutuhan masyarakat dan sesuai kearifan lokal.
Sedangkan Wakil Ketua Komisi I DPRD Majene, Risnawati menambahkan bahwa RDP yang digelar ini bukan sekadar forum formalitas, namun melainkan sarana membangun komunikasi dua arah antara legislatif dan pemerintah desa.
Karena itu, dia meminta para kepala desa yang hadir dalam RDP kali ini lebih terbuka dalam menyampaikan tantangan dan kebutuhan yang belum terakomodasi dalam perencanaan yang sudah disusun.
Sementara sejumlah kepala desa turut menyampaikan masukan, terutama terkait tantangan teknis penyusunan RKP desa, keterbatasan SDM, serta kebutuhan pendampingan yang lebih intensif dari DPMD. Para kepala desa berharap pemerintah daerah dan DPRD dapat memberikan dukungan yang lebih kuat agar perencanaan desa dapat berjalan optimal dan sesuai kebutuhan masing-masing desa. (ahp)
